SuaraMalang.id - Modus penipuan dengan mencatut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghebohkan Kota Batu.
Sebanyak tiga pengusaha makanan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu, dengan salah satu korban mengalami kerugian hingga Rp3 juta.
Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Ardianto, mengonfirmasi bahwa penipuan tersebut menggunakan nama seorang fiktif bernama Fajar Afrian, yang mengaku sebagai pegawai dinas.
“Di Diskominfo tidak ada staf dengan nama Fajar. Semua pesanan makanan resmi hanya melalui sistem e-katalog, bukan komunikasi langsung,” kata Onny, Selasa (14/1/2025).
Baca Juga:Driver Ojol Dibacok, Tersangka Diduga Cemburu Buta Istri Selingkuh
Penipuan bermula dari pesanan makanan dalam jumlah besar yang ditujukan kepada para pengusaha. Salah satu korban, Mardiansyah, menerima pesanan sebanyak 85 paket makanan dengan total nilai Rp3,4 juta.
Setiap paket dihargai Rp45.000 dengan menu seperti fuyunghai, rendang daging, nasi, kubis, brokoli, bakmi, dan pisang.
Mardiansyah telah memproses 80 persen dari pesanan sebelum menyadari bahwa order tersebut palsu.
“Saya sempat percaya karena pemesan melakukan video call. Namun, setelah ke kantor Diskominfo, ternyata nama dan tanda tangan dalam surat perjanjian kerja (SPK) itu palsu,” ungkapnya.
Menurut Onny, penipuan ini tidak hanya merugikan pengusaha makanan tetapi juga mencoreng nama dinas. Pihaknya telah mengedukasi masyarakat melalui media sosial untuk meningkatkan kewaspadaan.
Baca Juga:Modus Baru! Pesan Katering Fiktif Atas Nama Dinas di Batu, Begini Kronologinya
“Semua pemesanan makanan di lingkungan Pemkot Batu harus dilakukan melalui e-katalog LPSE, bukan melalui komunikasi langsung atau WhatsApp,” tegas Onny.
Diskominfo juga mengimbau kepada pengusaha makanan untuk selalu melakukan klarifikasi ke dinas terkait sebelum memproses pesanan dalam jumlah besar.
Kasus ini terjadi di tengah bergulirnya program Makan Bergizi Gratis untuk sekolah-sekolah, sehingga modus penipuan semacam ini dinilai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat dan ekonomi UMKM.
Dinas berharap langkah antisipasi yang telah dilakukan, termasuk sosialisasi dan penerapan sistem pemesanan yang transparan, dapat meminimalisasi kasus serupa di masa mendatang.
“Jangan mudah percaya, apalagi jika ada pemesanan dalam jumlah besar tanpa proses resmi. Kami meminta semua pihak untuk lebih waspada,” pungkas Onny.
Penipuan seperti ini menjadi peringatan bagi masyarakat dan pengusaha untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi, terutama yang melibatkan institusi pemerintahan.
