SuaraMalang.id - Pemkab Malang berencana melakukan merger sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 20 murid per kelas. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di Kabupaten Malang.
Bupati Malang, HM Sanusi, telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi SD dan SMP yang mengalami penurunan jumlah siswa.
"Kita akan evaluasi sekolah-sekolah yang memang sudah tidak diminati oleh masyarakat. Jika jumlah muridnya kurang dari 20 per kelas, maka akan kita merger ke sekolah terdekat di desa yang sama," ujar Sanusi, Kamis (6/2/2025).
Sanusi menegaskan, sekolah yang masuk dalam kategori merger tidak akan mendapatkan perbaikan infrastruktur, karena nantinya bangunan tersebut tidak akan digunakan lagi.
Baca Juga:Proyek Makam Mewah Baqi Memorial Park Malang Ilegal, Pemkab: Belum Ada Izin
"Kalau sudah merger, sekolah yang rusak tidak perlu diperbaiki karena tidak dipakai lagi. Tapi yang masih aktif dan tidak masuk opsi merger, tetap kita perbaiki tahun ini," jelasnya.
Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan APBD agar lebih efisien dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Malang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, menambahkan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian untuk menentukan sekolah mana saja yang akan digabungkan.
Bangunan sekolah yang tidak digunakan lagi nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa atau Pemkab Malang, tergantung status kepemilikan lahannya.
"Jika tanahnya milik desa, desa bisa mengajukan pemanfaatan gedung kepada Pemkab. Tapi kalau tanahnya milik Pemkab, maka kewenangannya ada di Pemkab," terang Suwadji.
Baca Juga:Miris! Atap Jebol, Siswa SDN 2 Wringinanom Belajar di Kelas Seadanya
Dengan kebijakan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang semakin meningkat, sementara alokasi anggaran daerah dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Kontributor : Elizabeth Yati
