"Pembongkaran pagar Balai Kota Malang sudah jadi perhatian dewan karena di pembahasan kita di awal untuk APBD Murni 2023 itu tidak ada anggaran pembongkaran. Anggaran yang ada hanya untuk revitalisasi Alun-Alun Tugu saja," kata Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika dikutip dari Ketik.co.id--jaringan Suara.com, Kamis (3/7/2023).
Pihaknya menyebut, Komisi C DPRD Kota Malang akan meminta penjelasan mengenai alasan dan anggaran dibongkarnya pagar balai kota.
"Hari ini juga langsung akan diperdalam di Komisi C. Kami jadwalkan untuk menanyakan itu karena Komisi C terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP). Kami akan tanyakan dari mana anggaran itu, apakah dari refocussing anggaran atau tidak. Kalau iya, apa alasan refocussingnya. Itu yang akan kami perdalam," katanya.
Made mengaku selama ini tidak ada komunikasi antara eksekutif dengan legislatif mengenai pembongkaran pagar tersebut.
"Memang itu wewenang penuh eksekutif, tapi paling tidak secara etika politik seharusnya disampaikan dengan DPRD dulu. Kami belum ke tahap pengambilan setuju atau tidaknya, kami nanti masih akan melihat. Seharusnya komunikasikan dulu dengan kami, karena saya begitu mengecek di Komisi C, belum pernah ada pembahasan anggaran terkait dengan pembongkaran pagar itu," katanya.
Selanjutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi dampak dari pembongkaran pagar balai kota, termasuk mempertimbangkan opini masyarakat. Keamanan saat ada demonstartasi juga akan masuk dalam evaluasi tersebut.
