SuaraMalang.id - Meski kebijakan efisiensi anggaran telah digaungkan, anggota DPRD Kabupaten Malang tetap aktif melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
Bahkan, kantor DPRD Kabupaten Malang beberapa kali terlihat kosong karena seluruh komisi melakukan perjalanan dinas secara bersamaan.
Senin (17/2/2025) siang, kondisi tersebut kembali terjadi. Warga yang ingin mengurus berbagai keperluan di gedung dewan kecewa karena tidak ada satu pun anggota DPRD yang berada di tempat.
"Gedung dewan sepi, seperti tidak berpenghuni. Teman saya ingin mengantar surat undangan, tapi hanya bisa bertemu pegawai sekwan. Padahal, dia ingin menjelaskan isi undangan itu," ujar Ahmad Kusairi, Koordinator LSM Pro Desa, Senin (17/2/2025).
Baca Juga:Efisiensi Anggaran, Perbaikan 15 Ruas Jalan di Kota Malang Ditangguhkan
Kunker Tak Jelas, Anggaran Membengkak
Dalam kunker kali ini, Komisi II DPRD Kabupaten Malang diketahui melakukan perjalanan ke DPRD Kabupaten Bekasi, sementara komisi lainnya mengunjungi DPRD Kabupaten Tangerang.
Menariknya, meskipun agenda resmi dimulai pada Senin siang, para anggota dewan sudah berangkat sejak Minggu (16/2/2025) sore.
Hal ini diduga sengaja dilakukan agar mereka bisa menginap dua malam, yang otomatis menambah uang saku perjalanan dinas mereka.
"Mereka pintar mengakalinya. Berangkat lebih awal, pulang lebih lambat, jadi anggarannya membengkak. Padahal, kalau kita lihat hasil kunker selama ini, hampir tidak ada yang benar-benar berdampak bagi masyarakat," tambah Kusairi.
Baca Juga:Efisiensi Anggaran 2025, UMKM dan Ekspor Kota Batu Tetap Melaju
Anggaran Rp 48 Miliar untuk Perjalanan Dinas Diminta Dipangkas
Sorotan tajam juga datang dari M Zuhdy Ahmadi, Gubernur LIRA Jawa Timur. Ia mengkritik kebiasaan boros anggota DPRD yang terus melakukan perjalanan dinas tanpa memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
"Anggaran perjalanan dinas mereka tahun ini sangat besar, sekitar Rp 48 miliar. Ini sebaiknya dipangkas 50 persen dan dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat, seperti perbaikan jalan atau ketahanan pangan," tegas Zuhdy.
Menurutnya, meskipun tahun ini Kabupaten Malang telah menganggarkan Rp 250 miliar untuk perbaikan jalan, jumlah itu masih belum cukup.
Dengan tambahan dana hasil efisiensi perjalanan dinas, perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam bisa lebih optimal.
"Jika Rp 20 miliar saja dialihkan dari anggaran perjalanan dinas, itu bisa memperbaiki sekitar 200 km jalan atau sekitar 79 desa. Kalau digunakan untuk perbaikan jembatan, bisa memperbaiki 40 jembatan antar desa," imbuhnya.
