Selanjutnya, Gubernur Khofifah juga menggaris bawahi adanya indikasi premanisme dari konflik yang muncul. Kondisi ini harus segera dihentikan sehingga tidak menjadi keresahan diantara kedua wilayah.
Karena yang menimbulkan ketidak-tenangan di sana adalah adanya premanisme yang sering muncul pada musim panen. Potensi premanisme sering muncul di musim panen.
Maka, Gubernur Khofifah menegaskan agar Bupati kedua daerah bersama Forkopimda dan Forkopimcam dari kedua daerah bisa menghentikan premanisme secara permanen.
Terakhir, Mantan Menteri Sosial itu juga berpesan kepada Pemkab Jember untuk memberikan akses infrastruktur yang baik dari dan menuju desa Mulyorejo Kecamatan Silo. Dikarenakan akses menuju lokasi yang terjal membutuhkan infrastruktur agar kedepan bisa dijangkau lebih mudah.
Baca Juga:Usai Aksi Pembakaran, Polisi Patroli untuk Pastikan Situasi Kondusif di Mulyorejo Jember
Setelah kesepahaman tercapai, dan nanti Perhutani akan memastikan status kepemilikan lahan serta berikutnya bisa diajukan untuk masuk kawasan perhutanan sosial, Gubernur Khofifah optimis bahwa ke depan tidak ada lagi konflik yang mengemuka baik di Jember maupun Banyuwangi.
"Saya yakin setelah pertemuan perwakilan masyarakat dan pemerintah kedua wilayah ini, kesepahaman yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang kuat untuk membangun dan mengedepankan hidup guyub rukun seduluran. Terutama saat ini di Bulan Kemerdekaan, untuk bersama sama menjaga NKRI serta keharmonisan antar sesama warga," tandasnya.
Pihaknya juga mengapresiasi kecepatan pengamanan dari Polres dan Kodim setempat yang membuat suasana cepat pulih. Hal tersebut sangat penting guna menenangkan masyarakat sehingga tak lagi perlu merasa resah pasca adanya insiden.
Di sisi lain, Bupati Jember Hendy Siswanto menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim pengamanan bersama dengan Kepolisian guna mendukung penyelesaian proses hukum akibat konflik kedua wilayah.
"Kami sudah turunkan tim khusus untuk pengamanan ke wilayah Desa Mulyorejo. Tujuannya jangan sampai konflik yang terjadi di wilayah tersebut berdampak hingga ke wilayah lain," ucapnya.
Baca Juga:Akar Masalah Konflik Sosial Warga di Mulyorejo Jember Dipicu Pemalakan Petani Kopi
Dirinya menuturkan bahwa Pemkab Jember secara tegas melarang segala bentuk pembakaran lahan oleh siapapun. Hal ini mengingat lahan yang dimanfaatkan bersama tersebut adalah milik Perhutani.
