SuaraMalang.id - Baru-baru ini beredar kabar di media sosial kalau eks juru bicara (Jubir) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto bakal berkunjung ke sebuah pesantren di Probolinggo.
Rencananya, Ismail Yusanto bakal ke Probolinggo pada Selasa (28/06/2022). Ia bakal menghadiri acara di sebuah Pondok Pesantren di Leces dan Lembaga Pendidikan Dasar di Kecamatan Pakuniran.
Rencana kedatangan eks jubir HTI itu menuai reaksi keras dari GP Ansor setempat. Ketua GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Misbahul Munir dan Ketua GP Ansor Kota Kraksaan, Zen Ubaidillah menolak kedatangan Ismail Yusanto.
Alasannya karena Ansor Probolinggo tidak ingin terjadi kegaduhan yang berdampak ketegangan horizontal di kalangan masyarakat.
Baca Juga:Memanjakan Mata, Ini Pesona Wisata Seruni Point
Sebab, HTI telah dibubarkan oleh pemerintah sejak tahun 2017 lalu dan seluruh ajaran, paham serta atributnya tak boleh digunakan lagi.
"Jangan bikin gaduh kampung kami, lagi pula ormas (HTI) tersebut sudah dibubarkan oleh pemerintah sehingga semua bentuk yang berkaitan dengannya pastinya sudah tak boleh aktif di negara ini," katanya dikutip dari suaraindonesia.co.id jejaring media suara.com, Senin (27/06/2022).
Menurut Munir, agenda khilafah yang selalu didengungkan oleh organisasi Hizbut Tahir Indonesia (HTI) sudah sangat meresahkan.
Dikarenakan, sejatinya HTI bukan organisasi dakwah, melainkan organisasi politik yang berkamuflase pada organisasi dakwah di mana tujuannya adalah mengganti ideologi dan dasar negara.
Penolakan rencana kedatangan eks jubir HTI itu juga disampaikan Ketua GP Ansor Kota Kraksaan, Zen Ubaidillah.
"Kami tak ingin ada gejolak, kami menolak kedatangannya (Ismail Yusanto). Kami bukan anti Islam atau Islamphobia, kami tegaskan itu," ungkapnya.
Agenda eks jubir HTI itu, sambungnya masih belum jelas apakah untuk bersilaturahmi atau berdakwah.
Baca Juga:Motor Mogok di Tengah Rel, PNS Tewas Ditabrak Kereta Api Ranggajati
"Soal dakwah yang dilakukan eks HTI adalah hal wajar, tapi soal ajakannya mengubah ideologi dan asas negara menjadi khilafah itu tidak boleh," katanya.
