SuaraMalang.id - Peningkatan kasus aktif Covid-19 di Kota Malang menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tercatat ada sebanyak 45 kasus aktif di Kota Malang per 20 Januari 2021.
Angka tersebut membuat Kota Malang berada di peringkat atas kasus aktif Covid-19 di Jatim, kemudian menyusul Kota Surabaya sebanyak 33 kasus dan Kabupaten Malang 29 kasus.
Gubernur Khofifah mengatakan, penambahan kasus Covid-19 di Kota Malang mayoritas dari klaster keluarga. Transmisi atau penyebaran virus itu diketahui lebih dominan berada di lingkungan rumah.
"Jadi perhatian kita saat ini di rumpun keluarga. Maka kalau ada yang dinyatakan positif harus di tracing minimal 15 orang yang pernah kontak erat," ujar Khofifah saat berkunjung ke Kota Malang, seperti diberitakan timesindonesia.co.id, Jumat (21/1/2022).
Baca Juga:Covid-19 Kian Merebak, Tiga Sekolah di Kota Malang Setop PTM
Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. Dirinya juga sempat menyinggung masalah protokol kesehatan (prokes) yang dinilai sudah mulai longgar saat ini.
Tak hanya itu, Khofifah juga sempat menyinggung soal klaster pendidikan atau sekolah yang mulai merebak di Kota Malang. Menurutnya, permasalahan ini harus segera terselesaikan dan seluruh lingkungan di minta untuk was-was.
"Sama seperti di Surabaya, ada di SMA 22 dan SMK 7 dilakukan testing dan tracing satu sekolah. Lalu dari perjalanan keluarga itu bisa dilihat kontak eratnya juga," katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif menyampaikan bahwa tingginya kasus aktif di Kota Malang saat ini karena klaster keluarga dan pendidikan.
"Jadi istilahnya ini kan dari satu kasus konfirmasi, dilakukan tracing testing. Yang positif kita lakukan tracing testing lagi. Jadi penambahan berasal dari sana," ungkapnya.
Baca Juga:Siswa MIN 1 Kota Malang Terpapar Covid-19, Berawal dari Klaster Keluarga
Namun, saat disinggung soal klaster keluarga yang ada di Kota Malang, Husnul pun enggan menyebutkan lokasi tepatnya.
Husnul hanya meminta bahwa setiap wilayah PPKM Mikro bisa melakukan koordinasi dan tanggung jawab setiap wilayah melalui camat dan lurah untuk bisa lebih dikuatkan lagi.
"Sehingga dari tingkat terendah ini bisa tahu lah keluar masuk daripada warganya yang mau ke wilayah itu," tandasnya.
