SuaraMalang.id - Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri RI) Tito Karnavian meminta seluruh daerah memprioritaskan mitigasi bencana, terutama wilayah yang berpotensi terjadinya gempa dan tsunami.
Hal itu terungkap saat mengunjungi Kabupaten Banyuwangi, dan bertepatan peristiwa tsunami banyuwangi pada 1994 silam.
"Dengan kemajuan teknologi kita harus melakukan antisipasi, diantaranya dengan mulai menyosialisasikan cara membangun dengan konsep dasar antigempa," kata Tito dikutip dari timesindonesia.co.id media jejaring suara.com, Jumat (4/6/2021).
Sekadar informasi, BMKG mencatat peningkatan aktivitas gempa di sejumlah wilayah sejak 2 Mei 2021 hingga 3 Juni 2021. Total ada 26 kali gempa di Indonesia. Mulai dari gempa bermagnitudo 5,0 hingga 7,1. Paling terbaru, pada 3 Juni 2021 kemarin gempa bermagnitudo 6,1 mengguncang Ternate, Maluku Utara.
Baca Juga:Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Barat Laut Melonguane
Sebelumnya, gempa magnitudo 5,9 juga telah merobohkan ratusan rumah dan puluhan fasilitas umum di Kabupaten Blitar Jawa Timur dan sekitarnya.
Gempa tersebut juga berdampak di Kabupaten Malang, tercatat ada 27 rumah dan 5 fasilitas umum yang rusak. Kabupaten lain seperti Lumajang, Jember, bahkan Banyuwangi juga mengalami dampak kerusakan.
Menyikapi hal itu, Tito Karnavian meminta agar masyarakat tidak terlalu panik. Lantaran kondisi geografis Indonesia yang memang berada di kawasan Ring of Fire atau negara Cincin Api Pasifik, sehingga gempa wajar terjadi.
"Nggak perlu panik, gak perlu terlalu takut. Indonesia ini negara memang berada di ring of fire. Ada di lempengan tektonik, sehingga rencana Allah merupakan bagian dari kehidupan kita," kata Tito.
Meski demikian, Tito meminta setiap daerah untuk memikirkan resiko yang ditimbulkan. Sehingga perlu bagi setiap daerah untuk merancang mitigasi kebencanaan sejak dini.
Baca Juga:Daftar 5 Daerah Jawa Timur Rawan Diterjang Tsunami 29 Meter
Mitigasi sendiri bisa dilakukan dengan menyiapkan skenario penyelamatan diri. Mulai dari menyediakan titik pengungsian, jalur pelarian hingga bunker bila diperlukan dan skenario lainnya.
"Potensi tsunami saya pikir perlu diidentifikasi dan dilakukan mitigasi dini. Mulai dari upaya - upaya pencegahan," katanya.
Menurut Tito, selain menyiapkan skenario mitigasi, upaya pencegahan tsunami juga bisa dilakukan secara alamiah. Yakni dengan memperkaya tanaman di pesisir pantai. Misalnya dengan menanamkan mangrove.
Berdasarkan hasil riset Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), keberadaan hutan mangrove di kawasan pesisir pantai terbilang cukup efektif mengurangi kecepatan tsunami. Efektivitas ini tergantung pada kerapatan, besaran dan akar tanaman mangrove.
Pada ketebalan 150 sampai 200 meter, koloni mangrove mampu mengurangi kecepatan dan ketinggian tsunami hingga 50 persen. Artinya, jika gelombang tsunami memiliki ketinggian 20 meter, saat melintasi hutan mangrove ini bisa berkurang 10 meter. Begitupula dengan kecepatan arus yang dibawa.
"Misalnya menanamkan mangrove atau membangun selter. Mangrove ini secara alami akan memperkuat daya tahan dari gempuran tsunami," ujar Tito.
Sebab itulah, Tito meminta seluruh daerah agar segera melakukan sosialisasi penanaman mangrove di kawasan pesisir. Selain itu juga diminta agar mensosialisasikan konsep bangunan antigempa.
"Mulai sekarang sudah mulai sosialisasi dan penanaman itu. Antisipasi nggak ada salahnya ini juga upaya pelestarian," katanya.
Sembari melakukan sosialisasi, perlu juga dilakukan perawatan alat-alat yang berhubungan dengan bencana tsunami. Seperti Early Warning System (EWS) yang perlu dilakukan perbaikan.
Melalui alat ini, lanjut dia, masyarakat pesisir akan mendapatkan peringatan jika terdeteksi gelombang tsunami. Sehingga, mereka mendapatkan waktu yang cukup untuk evakuasi.
Di Banyuwangi sendiri, BMKG dan BPBD telah menentukan jalur pelarian dari tsunami di kawasan Pancer dan sekitarnya. Namun, jalur yang saat ini terbilang cukup jauh dan sulit.
Hasil simulasi yang pernah dilakukan, masyarakat membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyelamatkan diri di titik aman tsunami. Waktu 10 menit ini terbilang sangat mepet bahkan kurang.
Berdasarkan lokasi pemukiman di sekitar pantai Pancer, idealnya masyarakat harus berhasil melarikan diri dalam 5 menit saja. Namun karena medan yang cukup sulit dan jauh serta infrastruktur yang kurang memadai, menyebabkan evakuasi lebih lama.
Di wilayah Pancer ini, masyarakat harus menyeberangi sungai terlebih dahulu untuk mencapai bukit. Untuk itu, Mendagri RI menekankan perlunya di daerah rawan tsunami harus segera sosialisasi bersama BNPB, menyiapkan alat-alat deteksi dini.
"Sehingga bila terjadi tsunami bisa segera dengan cepat diberitahukan. Sambil sosialisasi membangun dengan konsep antitsunami," jelasnya.
