Marak Miras Ilegal di Malang, DPRD Tuntut Penertiban Tempat Hiburan Malam

SuaraMalang.id - Komisi A dan B DPRD Kota Malang menggelar rapat kerja (raker) gabungan membahas pengendalian peredaran minuman keras (miras) dan penerapan pajak hiburan sesuai peraturan.

Raker yang berlangsung di ruang internal DPRD Kota Malang pada Selasa (14/1/2025) ini dihadiri oleh para anggota DPRD, Ketua DPRD, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Satpol PP, Disnaker PMPTSP, Bapenda, dan Diskopindag.

Raker dipimpin Ketua Komisi B, H. Bayu Rekso Aji, yang menekankan pentingnya penegakan aturan perizinan dan pengawasan terhadap peredaran miras.

Dalam rapat tersebut, Dinas Perizinan menjelaskan bahwa penjualan miras diatur oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata, melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Baca Juga: 4 Restoran di Malang Diselidiki DPRD, Diduga Gelap Jadi Hiburan Malam

“Minuman beralkohol tidak dilarang, tetapi dikendalikan melalui perizinan yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag),” jelas perwakilan dari Dinas Perizinan.

Selain itu, perizinan yang diajukan dianggap disetujui jika tidak ada tanggapan dari pimpinan daerah dalam waktu satu bulan, sesuai PP Nomor 71/2019 dan Permendagri Nomor 19/2018.

Namun, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyoroti banyaknya tempat hiburan malam yang menjual miras tanpa izin.

“Masih banyak tempat hiburan malam yang menjual miras tanpa izin dan melanggar aturan. Ini harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rokhmad dari Fraksi PKS, menyoroti pentingnya penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

Baca Juga: Velodrome Malang Terbengkalai, DPRD Usul Gandeng Swasta

Ia mengingatkan bahwa peredaran miras harus sesuai dengan aturan, termasuk larangan menjual dekat tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 74/2019 dan Permendag Nomor 20/2014.