Bansos di Malang Raya Stop Sementara Jelang Pilkada 2024, Kecuali di Batu

SuaraMalang.id - Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga proses pemilihan selesai.

Keputusan ini diambil berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencegah potensi penyalahgunaan bansos selama masa kampanye.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa penghentian ini hanya berlaku bagi bansos yang bersifat reguler, sementara bansos untuk kebutuhan kebencanaan tetap akan disalurkan.

"Kami tinggal menunggu surat edaran resmi dari pusat. Ini langkah mitigasi untuk menjaga kenyamanan dan kondusivitas selama pelaksanaan Pilkada," ujar Iwan, dikutip hari Kamis (14/11/2024).

Baca Juga: Bansos di Kota Malang Ditunda Saat Pilkada, Kecuali Bantuan Bencana

Iwan menambahkan bahwa bansos kebencanaan merupakan prioritas utama dan akan terus disalurkan jika terdapat situasi darurat.

Beberapa program bansos reguler yang akan dihentikan sementara mencakup PKH, BLT, bantuan beras, dan BPNT.

Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, juga menyatakan kesiapan Pemkab Malang untuk mengikuti kebijakan Kemendagri tersebut.

"Ini hanya penghentian sementara hingga Pilkada selesai," jelas Didik, sembari menekankan bahwa bansos akan kembali disalurkan setelah pemilihan usai.

Insentif untuk guru ngaji dan guru sekolah minggu, yang rencananya dicairkan pekan ini, juga ditunda hingga berakhirnya Pilkada.

Baca Juga: Pilkada 2024 Malang: Pj Wali Kota Garansi Netralitas ASN dan Lancarnya Pemilu

Meski demikian, Pemkab Malang tidak akan melarang penyaluran bansos oleh lembaga non-pemerintah, termasuk partai politik atau pasangan calon.