SuaraMalang.id - Kementerian Sosial (Kemensos) berencana membuka sejumlah Sekolah Rakyat di daerah, salah satunya di Kota Malang.
Kota Malang terus menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di sekolahnya tersebut. Rencananya, lokasi Sekolah Rakyat di Kota Malang akan ditempatkan di kawasan kampus Poltekom dan Rusunawa di Tlogowaru.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat penting untuk pendidikan di wilayahnya.
Saat ini, angka putus sekolah di Kota Malang masih terbilang cukup tinggi.
Baca Juga:Pencurian di Malang, CCTV Bongkar Aksi 2 Maling
“Angka putus sekolah kita masih tinggi, ada 3 ribu sekian. Harapannya dengan Sekolah Rakyat ini bisa memberikan mereka fasilitas pendidikan yang lebih baik,” ujar Wahyu disadur dari Berita Jatim --- partner Suara.com, Selasa (15/4/2025).
Wahyu menyebut, Sekolah Rakyat di Kota Malang termasuk prioritas pemerintah pusat. Kemensos, Kemendikdasmen dan KemenPU telah berkomitmen membangun Sekolah Rakyat di wilayahnya.
“Soal Sekolah Rakyat, Alhamdulillah Kota Malang menjadi salah satu prioritas dari Kemensos, Kementerian Pendidikan dan PU yang kemarin datang,” katanya.
Nantinya, Sekolah Rakyat ini akan diperuntukkan bagi siswa kurang mampu terutama dari keluarga kategori desil 1 dan 2.
“Tentu untuk keluarga yang betul betul desil 1 dan 2. Jadi yang kemiskinannya ekstrem, yang tak bisa membiayai sekolah. Kami prioritaskan untuk mereka,” ujar Wahyu.
Baca Juga:Skandal Rupadaksa Guncang UIN Malang, Rektorat Turun Tangan: Terancam Sanksi Berat
Para siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat ini akan tinggal di asrama sekolah.
Sebelumnya, pemerintah berencana menyediakan 200 unit Sekolah Rakyat di berbagai daerah dalam pelaksanaan tahun pertama 2025.
Jumlah tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto yang ingin ada pembangunan 200 Sekolah Rakyat setiap tahun.
Hingga saat ini dipastikan sudah ada 53 unit sekolah yang bangunannya telah siap, sehingga bisa digunakan pada tahun ajaran 2025/2025.
Puluhan calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat itu merupakan aset dari kementerian sosial (kemensos), pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab) juga pemerintah kota (pemkot) yang tersebar di berbagai wilayah.
Sementara itu, sisanya sejumlah 147 unit lainnya baru akan dibuat bangunannya dengan berkoordinasi dengan kementerian pekerjaan umum (PU).
