SuaraMalang.id - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan perlunya tambahan dana pendamping untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dialokasikan Rp 10 ribu per porsi.
Saat meninjau langsung pelaksanaan program di SDN Lowokwaru 3, Amithya menyampaikan usulan agar setiap porsi ditingkatkan menjadi Rp 15 ribu untuk menambah kualitas menu dan menutupi biaya transportasi.
“Perlu ada dana pendamping sehingga alokasi per porsi bisa mencapai Rp 15 ribu. Ini sudah saya diskusikan dengan wali kota terpilih,” kata Amithya, Senin (12/1/2025).
Dalam menu yang disajikan saat ini, sudah terdapat karbohidrat, protein hewani dan nabati, serat, serta susu sebagai pelengkap. Namun, penambahan dana diharapkan dapat memperluas variasi dan meningkatkan kualitas hidangan.
Baca Juga:Modal Judi Online, Pemuda Malang Tipu Pedagang Pulsa dengan Modus Isi Saldo E-Money
Amithya menjelaskan, dana tambahan sebesar Rp 5 ribu per porsi dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.
Hal ini akan mencakup biaya tambahan untuk pengantaran makanan, sehingga pelayanan bisa lebih optimal.
“Dengan skema cost sharing antara APBN dan APBD, kita berharap pelayanan dan kualitas program MBG ini bisa lebih baik. Nanti akan dihitung dan dibahas lebih lanjut,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengakui pentingnya dana pendamping dari APBD untuk mendukung program ini.
Ia menyebutkan bahwa saat ini pelaksanaan MBG di SDN Lowokwaru 3 masih mengandalkan tanggung jawab sosial perusahaan.
Baca Juga:Modal Judi Online, Pemuda Malang Tipu Pedagang Pulsa dengan Modus Isi Saldo E-Money
“Jika sudah menggunakan APBN dan APBD, cakupan layanan akan semakin luas,” kata Suwarjana.
Wali Kota Malang terpilih, Wahyu Hidayat, turut hadir dalam kunjungan tersebut. Ia memastikan bahwa usulan dana pendamping akan segera dibahas setelah dirinya resmi dilantik.
Wahyu juga menekankan pentingnya adanya petunjuk teknis (juknis) untuk mengarahkan penggunaan dana APBD sebagai pendamping.
“Kami harus memastikan ada juknis sebagai pedoman sebelum mengalokasikan dana APBD. Pembahasan ini akan segera dilakukan setelah pelantikan,” jelas Wahyu.
Wahyu menilai pelaksanaan program MBG di SDN Lowokwaru 3 sudah berjalan dengan baik, tanpa kendala berarti. Antusiasme masyarakat, terutama wali murid, dianggap sangat positif. Bahkan, beberapa wali murid berharap program ini bisa diperluas hingga ke jenjang pendidikan tinggi.
“Antusiasme masyarakat luar biasa. Tadi wali murid berharap program ini tidak hanya sampai sekolah dasar, tapi juga hingga bangku kuliah,” ujar Wahyu.
