SuaraMalang.id - Mangkraknya Hotel Songgoriti dan pemandian air panas di Kota Batu menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Aset bernilai ratusan miliar yang dimiliki oleh Pemkab Malang ini dianggap gagal dikelola oleh Perumda Jasa Yasa, yang seharusnya mampu menjadikannya sebagai sumber pendapatan daerah (PAD).
Ahmad Kusairi, koordinator LSM Pro Desa, menyayangkan kondisi Hotel Songgoriti yang dibiarkan tidak terurus, padahal fasilitas yang dimilikinya, seperti pemandian air panas alami, merupakan keunggulan kompetitif yang jarang dimiliki hotel lain.
"Mengelola aset seperti ini harusnya mudah. Bahkan jika dikelola dengan baik, hotel ini bisa menjadi andalan PAD. Tapi kalau sudah begini, bagaimana tanggung jawab manajemen Jasa Yasa yang baru?" ujarnya, Rabu (18/12/2024).
Kritik terhadap Jasa Yasa
Baca Juga:Malang Stop WiFi RW Gratis, Anggaran Dipotong
Menurut Kusairi, Jasa Yasa tidak hanya gagal mengelola aset ini, tetapi juga menghadapi masalah serius dengan pihak ketiga.
Pemkab Malang bahkan harus melibatkan kepolisian dan Satpol PP untuk mengambil alih hotel dari pengelola swasta yang sebelumnya bertanggung jawab.
"Ada kewajiban Rp 5 miliar yang belum dibayar oleh pengelola sebelumnya. Jasa Yasa seharusnya lebih tegas dan profesional, bukan malah membiarkan masalah ini berlarut-larut," tegas Kusairi.
Ia juga mengkritik keputusan Pemkab Malang, khususnya Pj Sekda, Nurman Ramdansyah, yang tetap mempercayakan pengelolaan hotel kepada Jasa Yasa meski kinerjanya dinilai buruk.
"Kalau dibiarkan, hotel ini malah jadi wisata mistis. Orang datang bukan untuk menginap, tapi mencari pesugihan atau nomor togel," sindirnya.
Baca Juga:Songgoriti, Aset Ratusan Miliar Jadi Rebutan? Pemkot Batu vs Pemkab Malang
Dukungan dari DPRD dan LSM
Senada dengan Kusairi, M Zuhdy Ahmadi, Gubernur LIRA Jatim, mendesak evaluasi terhadap Jasa Yasa. Ia menyebut kinerja perusahaan daerah ini tidak hanya buruk dalam mengelola aset, tetapi juga gagal memberikan kontribusi yang signifikan kepada PAD.
"Saya dengar, kontribusi ke PAD saja nunggak. Ini jelas masalah yang harus segera ditangani oleh Pemkab dan DPRD," katanya.
Abdul Qodir, anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDIP, juga sepakat bahwa Jasa Yasa perlu dievaluasi.
"Dari pendapatan wisata pantai Balekambang saja harusnya sudah cukup. Tapi, kinerja Jasa Yasa secara keseluruhan tidak memenuhi target. Tahun ini mereka hanya menyumbang Rp 1 miliar, jauh dari harapan," ungkapnya.
Pemkab Malang Siap Ambil Langkah Tegas
