SuaraMalang.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya akan unjuk rasa di Balai Kota Malang dan Gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (12/4/2022).
Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nurfadhilla menjelaskan, unjuk rasa atau demonstrasi tersebut akan menyerukan penolakan wacana perpanjangan periode masa jabatan Joko Widodo sebagai presiden.
Menurut Zulfikri, penundaan masa jabatan presiden atau berarti penundaan pemilihan umum (pemilu) itu merupakan agenda kepentingan sejumlah elit politik.
"Beberapa partai politik koalisi Pemerintah Golkar PKB dan PAN menyampaikan bahwa Pemilu 2024 akan ditunda selama 1 sampai 2 tahun. Wacana penundaan pemilu yang kian lama kian bergulit memicu problematik karena tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat. Argumen yang disampaikan lebih kepada kepentingan politik praktis dan ekonomi jangka pendek saja," kata Zulkifri, Minggu (10/4/2022).
Baca Juga:BEM SI Aksi Demo 11 April, Lokasinya Pindah ke DPR, Alasannya Ini
Zulfikri juga menjelaskan, penundaan pemilu tersebut menghilangkan asas demokrasi bahwa wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat.
"Dan juga bisa memicu potensi imbas lain atas bertambahnya masa jabatan Presiden serta lembaga lain yang dipilih melalui Pemilu seperti MPR, DPR, DPD, DPRD hingga kepada Kepala Daerah yang pada prinsipnya mereka tidak dipilih oleh rakyat dan tidak sama sekali merepresntasikan rakyat sebagaimana prinsip mandataris demokrasi," kata dia.
Zulfikri melanjutkan, alasan penundaan pemilu dengan dalih pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19 bukan cara yang solutif untuk masalah yang dihadapi masyarakat saat ini.
"Pemerintah malah mengusulkan jalan yang melenceng dari koridor peraturan perundangan-undangan. Yang pasti menurut kami penundaan pemilu jelas bukan merupakan solusi terhadap sekian banyak persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Penundaan pemilu malah justru menambah persoalan baru," ujarnya.
Selain isu penolakan wacana penundaan pemilu tahun 2024, aksi turun ke jalan itu juga akan menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan masalah terkait naiknya harga minyak goreng dengan cara mendesak pemerintah memberantas mafia penimbun minyak goreng dan membatasi ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Baca Juga:Mahasiswa Bogor Desak Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Para Menteri
Tidak hanya itu, kenaikan harga Pertamax juga akan disampaikan pada unjuk rasa. Bahkan menuntut mediasi terkait konflik agraria di Desa Wadas.
Selain isu nasional, aksi unjuk rasa juga akan mengkritisi kebijakan kepala daerah di Malang Raya. Salah satunya ialah kebijakan Bupati Malang, HM Sanusi tentang budidaya kelapa sawit di wilayah Malang Selatan yang mencakup sekitar 60 ribu hektare lahan.
Rencana tersebut itu, menurut Zulfikri sangat ambisius dan membuat hilangnya kawasan hutan di Malang Selatan.
"Kami ingin Pemkab Malang membatalkan rencana budidaya Sawit di Malang Selatan karena bertentangan dengan daya dukung wilayah dan kondisi terkini kawasan Malang Selatan yang rentan," ujarnya.
Ditaksirnya akan ada 700 peserta unjuk rasa yang akan mengepung Balai Kota Malang pada Selasa (12/2/2022).
"Bahwa kami akan turun ke jalan, menyerbu dan mengepung Balai Kota Malang dengan eskalasi gerakan yang sebesar-besarnya," tuturnya.
- 1
- 2
