Djauhar menegaskan, perilaku ini jauh menyimpang dari prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Menurutnya, seorang wartawan dilarang keras menyalahgunakan profesinya dengan tindakan sengaja melawan hukum.
"Tugas wartawan itu hanya minta informasi. Hanya itu tidak lebih. Yaitu informasi untuk kepentingan umum. Dengan tujuan membangun. Tidak bermaksud memproduksi hoaks dan berita menyesatkan," tegas Djauhar.
Selanjutnya, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo, meminta agar Kepala Desa di Banyuwangi ini tidak memukul rata presepsi tentang wartawan.
Menurut Agus Sudibyo, masih banyak juga wartawan yang menjalankan profesinya dengan benar dan sesuai etika jurnalistik. Jenis wartawan ini, adalah mereka yang tidak menyimpang dari undang-undang pers.
Baca Juga:Oknum Jaksa Ancam Jurnalis Suara.com Pakai UU ITE, Anita Wahid: Hak Warga Negara Dipasung
"Mohon maaf, Kepala Desa juga jangan arogan. Jangan menganggap semua wartawan semuanya begitu. Jangan sampai karena wartawan itu (abal-abal) kemudian wartawan profesional dianggap sama," ucap Agus Sudibyo.
Dia menegaskan, Kepala Desa perlu membedakan dua jenis wartawan tersebut. Ini penting, karena wartawan profesional menjalankan tugasnya sebagai fungsi kontrol sosial. Yakni untuk menjaga stabilitas di masyarakat sekaligus tetap menyajikan berita yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.
"Dilihat dulu medianya apa, sudah terverifikasi apa belum oleh Dewan Pers. Maka disarankan ibu dan bapak Kepala Desa ini harus komunikasi dengan organisasi PWI, AJI atau IJTI," kata Agus.
