SuaraMalang.id - Toni Surya Hartanto Tioe akhirnya melaporkan kawan bisnisnya, pemilik Koperasi Artha Prima Turen ke kepolisian daerah Jawa Timur ( Jatim ) atas kasus penggelapan uang.
Uang Toni senilai Rp 2,5 miliar yang disimpan di koperasi tersebut tidak bisa ditarik, sehingga Ia merasa tertipu. Apalagi belakangan juga diketahui kalau koperasi tersebut ternyata bodong.
Kasus ini sendiri kini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang. Majelis hakim sudah menjatuhkan vonis bersalah pemilik koperasi Artha Prima Turen karena menggelapkan uang Toni.
Dalam vonis yang dibacakan Rabu (5/10/2021) sore ini, majelis hakim diketuai Ronald Salnofri menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun.
Baca Juga:Ini 5 Lokasi Wisata Religi di Malang Raya yang Tak Banyak Orang Tahu
Kasus ini berawal dari laporan Toni ke Polda Jawa Timur atas dugaan penipuan dan penggelapan dilakukan Koperasi Artha Prima yang berlokasi di Turen, Kabupaten Malang, pada Desember 2020 lalu.
Toni mengaku telah menyetorkan dana Rp 2,5 miliar ke koperasi dalam kurun waktu 2017 sampai 2019. Penyetoran atas tawaran Sugianto selaku pemilik koperasi dengan bunga 1 persen per bulannya. Toni berani menyuntikan dana sebesar itu, lantaran sudah berteman 15 tahun dengan Sugianto.
"Kami berkawan cukup lama. Tetapi ketika saya akan menarik simpanan itu, tidak bisa. Sugianto juga tak beritikad baik, sampai saya somasi dua kali," ungkap Toni, seperti dikutip dari beritajatim.com, jejaring media suara.com, Rabu (6/10/2021) sore.
Kekesalan Toni memuncak. Sbagai sahabat lama, Sugianto justru tak merespon niatnya menarik dana. Padahal, produsen minyak goreng merk Kuda ini hanya akan mengambil pokok simpanan bukan sekaligus bunga yang sudah berjalan.
"Saya hanya mau ambil pokoknya saja. Tapi alasan mereka karena pandemi, banyak kredit macet. Saya putuskan melapor ke Polda Jatim," cerita Toni.
Baca Juga:Hampir 50 Persen Warga Kabupaten Malang Telah Vaksinasi Covid-19
Fakta persidangan akhirnya mengungkap keberadaan Koperasi Artha Prima belum melengkapi syarat-syarat legalitas. Dan bahkan, tak mencatatkan diri sebagai wajib pajak sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum.
"Kemudian saya semakin tahu, bahwa koperasi ini bodong, tak punya neraca keuangan, belum memiliki NPWP. Dan hanya bermodal izin dari Dinas Koperasi setempat," ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum Toni, Imam Muslich menambahkan, keberadaan koperasi ini bukan hanya merugikan kliennya.
Akan tetapi juga negara, karena tidak menyetorkan pajak ke kas negara. "Pajak tak disetorkan, otomatis negara juga dirugikan," ucapnya.
Menurut Imam, terdakwa dituntut hukuman 3 tahun 6 bulan. Karena perkara penipuan dan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. "Tadi vonis diberikan majelis hakim adalah pidana 3 tahun," tegasnya.
Terpisah, kuasa hukum koperasi Artha Prima Turen, Gunadi Handoko menyatakan, pihaknya masih akan mempelajari putusan yang diberikan oleh PN Kepanjen.
"Kami masih akan pelajari, dan memastikan apakah klien saya menerima putusan tersebut atau banding. Nanti kita kabari ya," ujar Gunadi.
