SuaraMalang.id - Korban dugaan pemotongan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur takut diintimidasi oknum.
Menyadur TIMES Indonesia jaringan Suara.com, korban awalnya takut untuk mengungkap praktik kotor pemotongan bantuan untuk UMKM terdampak pandemi Covid-19 tersebut.
Di Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro misalnya, ada 3 orang diduga menjadi korban pemotongan BLT UMKM.
"Iya ada warga kami. Mereka masing-masing berinisial UR, N dan D. Yang bantuan sosial ketiganya diduga dipotong senilai kurang lebih Rp 300 ribu," kata anggota BPD Pesucen, Abdul Wahid, Kamis (2/9/2021).
Baca Juga:Satgas Covid-19 Perketat Pemeriksaan Penumpang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
Diungkapkannya, pemotongan BLT dilakukan sekitar akhir bulan Juli hingga awal Agustus 2021.
"Kita menerima laporan tersebut, dan saat ini masih ditelusuri lebih lanjut apakah ada dugaan korban lainnya yang bantuan sosialnya dipotong," terang Wahid.
Diakui Wahid, para korban takut mengungkap dugaan pemotongan bantuan sosial yang dialami. Alasannya bermacam-macam, ada yang sungkan hingga takut diintimidasi.
"Terutama oleh oknum yang mengkoordinir dengan mengatasnamakan sebagai penolong pendataan agar bisa direalisasi, dengan berdalih potongan administrasi," tutur Wahid.
Hal senada diungkapkan oleh anggota BPD Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Zainal Sidiq. Informasi yang didapat dari warga, bahwa dugaan pemotongan bantuan sosial itu dilakukan oleh oknum yang berinisial 'S'.
Baca Juga:Polisi Segera Periksa Aktivis Anti Masker Gegara Penyerangan Hakim saat Sidang
"Informasi sementara yang kita dengar memang ada. Tapi belum ada yang berani melaporkan kepada kami secara gamblang," katanya.
Diakui Zainal Sidiq, BPD dan Kepala Desa Karangharjo sudah bertemu membahas mengenai permasalahan itu. Saat ini, pihaknya juga masih terus menghimpun informasi soal dugaan adanya pemotongan bantuan presiden itu kepada masyarakat.
"Silakan bagi warga khususnya warga Desa Karangharjo yang mau laporan ke BPD soal adanya pemotongan bantuan sosial itu," ucap Zainal Sidiq.
Semenjak kasus dugaan pemotongan BLT UMKM itu lantang disuarakan oleh DPC Projo Banyuwangi, warga yang menjadi korban mulai berani menyampaikan kepada pemerintahan setempat.
Disebutkan, pemotongan bantuan sosial untuk penanggulangan Covid-19 itu terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Mirisnya nilainya yang dipotong tidak main-main, antara Rp 300-500 ribu.
"Informasi sementara yang masuk ke kami ada di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Genteng, Purwoharjo, Banyuwangi kota dan Kalipuro," kata Ketua DPC Projo Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, Rabu (1/9/2021).
Rudi menduga, masih ada beberapa korban pemotongan program bantuan yang digagas Presiden Jokowi itu di kecamatan lain. Hanya saja, para korban belum berani mengungkapkan ke publik karena takut.
"Kami persilakan kepada siapapun yang ingin menyampaikan terkait adanya pemotongan bantuan sosial itu. Tidak usah takut, karena ini adalah hak masyarakat," ujar Rudi.
Potongan ini dilakukan oleh oknum makelar yang mengkoordinir dengan mengatasnamakan sebagai penolong pendataan agar bisa direalisasi, dengan berdalih potongan administrasi.
"Oknum pelakunya yang paling banyak adalah mengatasnamakan partai politik, ada pula ormas dan tim sukses," tegas Rudi.
Sebagai informasi tahun 2021 ada sebanyak 54.213 pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi yang menerima BPUM atau BLT UMKMsenilai Rp 1,2 juta per orang. Sedangkan tahun 2020 lalu ada sebanyak 70.177 usaha mikro, dengan nominal bantuan yang diberikan senilai Rp 2,4 juta per orang.
