alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kades di Banyuwangi Tagih Janji Motor Baru Dianggap Melukai Hati Nurani

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan Selasa, 06 Juli 2021 | 19:55 WIB

Kades di Banyuwangi Tagih Janji Motor Baru Dianggap Melukai Hati Nurani
ilustrasi. Kades di Banyuwangi Tagih Janji Motor Baru Dianggap Melukai Hati Nurani. --Yamaha NMax 125. [RideApart].

Kritisi Kades Tagih Janji Motor Baru, Asosiasi BPD Banyuwangi: Harusnya Miliki Sense of Crisis di tengah situasi pandemi Covid-19

SuaraMalang.id - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi menilai aksi kepala desa (kades) menagih janji motor baru sebagai sikap tidak memiliki kepekaan di tengah situasi sulit, pandemi Covid-19.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi Rudi Hartono Latif mengatakan, pertemuan Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi dengan DPRD Banyuwangi dengan topik pembahasan salah satunya menagih janji motor baru itu dinilainya menyakiti hati rakyat.

“Itu menciderai hati nurani rakyat,” kata dikutip dari timesindonesia.co.id -- jejaring media suara.com, Selasa (6/7/2021).

“Kami memahami bahwa menyampaikan aspirasi itu atau pun menuntut hak bukanlah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi penyampaian aspirasi seyogyanya mempertimbangkan waktu dan kewajaran,” imbuhnya.

Baca Juga: RSUD Blambangan Banyuwangi Buka Lowongan Relawan Nakes, Imbas Lonjakan COVID-19

Rudi melanjutkan, seluruh sektor perekonomian terimbas pandemi Covid-19. Termasuk ekonomi masyarakat terdampak sangat parah.

“Mestinya sekelompok kepala desa itu selaku pemimpin memiliki sense of crisis (kepekaan) yang tinggi, memiliki keprihatinan sosial yang peka, dan sensitifitas logika yang mulia,” sambungnya.

Ia menambahkan, tindakan Askab menagih beberapa janji pemimpin sebelumnya juga dinilai telah membuat kepala desa lain ikut menanggung malu.

“Karena realitanya tidak semua Kades mendukung. Jika memang di suatu desa benar-benar membutuhkan kendaraan untuk tujuan meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat, mestinya hal itu bisa dengan mudahnya tersepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang pada akhirnya bisa dianggarkan melalui APBDes setempat,” jelasnya.

“BPD dan masyarakat pasti tidak keberatan menyetujui jika memang dibutuhkan. Namun lain halnya jika itu hanya kebutuhan kades, belum tentu BPD menyepakati,” imbuhnya.

Baca Juga: Kawah Ijen hingga Taman Nasional Alas Purwo Tutup Total Imbas PPKM Darurat

Asosiasi BPD Banyuwangi, masih kata dia, mendukung tuntutan kenaikan besaran Alokasi Dana Desa (ADD). Meski demikian, jika janji masih belum ditepati harusnya Askab bisa memahami. Mengingat Pemkab Banyuwangi masih harus memprioritaskan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait