Masa Kerja Tak Berlaku Lagi, TPP ASN Kota Malang Kini Murni Berdasarkan Kinerja

SuaraMalang.id - Angin perubahan sekaligus peringatan berembus bagi hampir 10 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Mulai tahun 2027, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipastikan tak lagi ditentukan oleh senioritas atau masa kerja, melainkan murni bergantung pada performa dan tingkat kedisiplinan harian.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa perombakan skema ini telah mengantongi lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemkot Malang memilih kembali ke skenario meritokrasi agar penyaluran anggaran berbasis pada output nyata.

"Penentuan TPP sudah menghilangkan indikator masa kerja. Kami kembalikan ke skenario lama, yaitu murni kinerja dan kedisiplinan harian ASN. Dari Kemendagri sudah disetujui, jadi regulasinya aman untuk digulirkan," tegas Wahyu di Kota Malang, Rabu (23/9/2026).

Langkah ini otomatis menggeser sistem yang berjalan pada 2026. Merujuk Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 22 Tahun 2025, bonus bulanan bagi 9.912 ASN, terdiri dari 4.905 PNS dan 5.007 PPPK, sebelumnya dibagi ke dalam empat klaster masa kerja, mulai dari 1 tahun hingga di atas 24 tahun.

Dengan aturan baru nantinya, abdi negara yang senior tak lagi otomatis mengantongi TPP lebih tinggi jika kinerjanya loyo.

Dukungan pun datang dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus, menyatakan penerapan skema berbasis kinerja ini akan digulirkan secara bertahap. Bahkan, pos anggaran awal telah disiapkan dengan prioritas menyasar tenaga PPPK.

"Pada pembahasan awal, sudah dialokasikan sekitar Rp20 hingga Rp30 miliar untuk skema baru ini, terutama bagi PPPK. Untuk PNS, dananya siap namun masih menunggu payung hukum terbaru. Yang pasti, sistem berbasis kinerja ini jauh lebih adil dibanding tahun ini," tandas Trio. (ANTARA)

Baca Juga: Karnaval Tanpa Dentuman: Pemkot Malang Tegas Larang Sound Horeg di HUT RI