Scroll untuk membaca artikel
Bernadette Sariyem
Rabu, 29 Januari 2025 | 17:17 WIB
Penampakan Pasar Besar Kota Malang. [Foto: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia]

SuaraMalang.id - Rencana pembangunan Pasar Besar Kota Malang masih terus menuai polemik. Hingga Rabu (29/1/2025), gelombang penolakan kembali muncul dari sejumlah pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama).

Ironisnya, penolakan ini terjadi sehari setelah adanya kesepakatan antara Hippama dan Perkumpulan Pedagang Pasar Besar Malang (P3BM) pada Selasa (28/1/2025).

Kesepakatan tersebut sebelumnya telah difasilitasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) serta disaksikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Namun, Hippama secara terbuka menyatakan sikap penolakannya di hadapan ratusan pedagang di Halaman Pasar Besar Malang.

Baca Juga: Kayutangan Malang Makin Kece! Desain Baru Usung Konsep Ramah Pejalan Kaki

Hippama Kukuh Minta Renovasi, Bukan Pembangunan Ulang

Humas Hippama, Agus Priambodo, menegaskan bahwa para pedagang tetap solid dalam menolak pembangunan ulang dan hanya meminta dilakukan renovasi atau perbaikan total.

"Hippama mengambil sikap untuk mengonfirmasi bahwa kami tetap solid dalam meminta renovasi, bukan pembangunan ulang," ujar Agus.

Menurutnya, sikap ini didasarkan pada hasil uji forensik terhadap kondisi Pasar Besar Malang pasca-kebakaran beberapa tahun silam.

Kajian dari Universitas Brawijaya (UB) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyebutkan bahwa struktur bangunan masih layak untuk digunakan.

Baca Juga: Investasi Malang Tembus Rp 2,3 Triliun, Lampaui Target 2 Kali Lipat

"Ini bukan sekadar pendapat Hippama. Dulu dalam rapat dengan DPRD Komisi B, sudah ada pernyataan resmi bahwa kajian dari ITS menyatakan pasar ini masih layak," jelasnya.

Surat ke Kementerian PUPR Belum Ditanggapi

Selain melakukan aksi penolakan, Hippama juga telah mengajukan surat keberatan langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada awal Januari 2025. Namun hingga saat ini, mereka belum menerima tanggapan resmi dari pihak terkait.

"Dari Kementerian PUPR sudah turun ke Diskopindag, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Justru Diskopindag mengeluarkan pernyataan yang berbeda," ungkap Agus.

Polemik Berlanjut, Pedagang Menunggu Kejelasan

Dengan adanya perbedaan pendapat di antara pedagang serta belum adanya kepastian dari pemerintah, polemik pembangunan Pasar Besar Malang masih terus berlanjut. Para pedagang berharap ada transparansi dan komunikasi yang lebih jelas dari pemerintah terkait nasib mereka ke depan.

Kontributor : Elizabeth Yati

Load More