SuaraMalang.id - Calon Bupati Malang nomor urut 1, HM. Sanusi, berkomitmen untuk memperjuangkan agar cukai rokok tidak terus-menerus mengalami kenaikan.
Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pasangan calon (paslon) HM. Sanusi-Lathifah Shohib (Salaf) adalah mengusulkan peninjauan kembali kebijakan cukai rokok kepada Pemerintah Pusat.
Komitmen ini disampaikan oleh HM. Sanusi, yang akrab disapa Abah Sanusi, setelah menggelar kampanye di sejumlah pabrik rokok di Kabupaten Malang pada Rabu (16/10/2024).
Sanusi menyatakan bahwa cukai rokok yang tinggi memberikan beban berat bagi industri rokok dan bisa berdampak pada kesejahteraan pekerja.
"Kami akan mengusulkan kepada presiden dan kementerian terkait agar pajak cukai rokok ditinjau kembali, karena beban pajak yang terlalu tinggi sangat memberatkan industri rokok," ujar Abah Sanusi di sela kampanye.
Sanusi, yang mengunjungi pabrik rokok di Kecamatan Dampit, Pagelaran, Tajinan, dan Turen, mendengar langsung aspirasi dari para pekerja dan pemilik pabrik.
Salah satu keluhan utama adalah kenaikan cukai rokok yang berulang kali, yang berdampak pada keberlangsungan industri dan kesejahteraan pekerja.
"Harapannya, cukai rokok tidak terus naik tiap tahun. Industri rokok ini banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Malang," ungkap Sanusi.
Sanusi juga menyoroti pentingnya industri rokok sebagai penyedia lapangan kerja di Kabupaten Malang, dengan setiap pabrik menyerap ratusan hingga ribuan pekerja.
Baca Juga: 'Lupakan Mantan, Ono Puskesmas Mental!' Janji Gratis Konsultasi di Pilkada Kota Malang
Saat ini, Kabupaten Malang memiliki lebih dari 100 pabrik rokok, dengan sebagian besar pekerja digaji sesuai UMR, bahkan ada yang lebih tinggi.
Namun, Sanusi memperingatkan bahwa kenaikan cukai rokok yang terus-menerus bisa mengancam ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan para pekerja.
"Jika cukai terus naik, keuntungan pabrik berkurang, dan hal ini bisa berujung pada pengurangan karyawan," jelasnya.
Jika terpilih dalam Pilkada 2024, Paslon Salaf berencana mengajukan usulan pengurangan cukai rokok kepada Pemerintah Pusat guna menjaga kesejahteraan karyawan pabrik rokok dan memastikan industri tetap beroperasi dengan baik.
"Pengurangan cukai ini akan memungkinkan pabrik rokok mendapatkan pendapatan lebih besar, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan," kata Sanusi.
Di samping itu, Abah Sanusi menegaskan bahwa tidak ada pabrik rokok ilegal di Kabupaten Malang. Semua pabrik yang ia kunjungi memiliki izin resmi dan telah memasarkan produknya secara nasional.
Berita Terkait
-
'Lupakan Mantan, Ono Puskesmas Mental!' Janji Gratis Konsultasi di Pilkada Kota Malang
-
Pemasangan APK Liar Marak, Warga Diminta Lapor Bawaslu
-
Vandalisme Marak, APK Paslon WALI Kembali Dirusak di Malang
-
Rp 50 Juta per RT per Tahun: Janji Manis Calon Wali Kota Malang atau PHP?
-
Nurochman-Heli Janjikan Perluas PIP, Ribuan Pelajar di Batu Bakal Dapat Bantuan Pendidikan
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Lewat MotoGP Mandalika 2025, BRI Dorong Sport Tourism Nasional dan Kebangkitan Ekonomi Daerah
-
BRI Kembangkan UMKM Kuliner Asal Padang Agar Siap Bersaing di Pasar Global
-
BRI Gelar Consumer Expo 2025 di Surabaya: Solusi Finansial Terintegrasi untuk Gaya Hidupmu!
-
Rebutan DANA Kaget, Khusus Warga Malang, Siapa Cepat Dia Dapat
-
Lewat AgenBRILink, BRI Hadirkan Layanan Inklusi Keuangan di 66 Ribu Desa