Rp 50 Juta per RT per Tahun: Janji Manis Calon Wali Kota Malang atau PHP?

SuaraMalang.id - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang 2024, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin, menjanjikan program anggaran sebesar Rp 50 juta per Rukun Tetangga (RT) setiap tahun jika terpilih.

Program ini dirancang untuk memperkuat peran RT dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan di tingkat bawah.

Dalam sebuah siniar di kanal YouTube Harian Surya, Wahyu Hidayat memaparkan bahwa program ini merupakan hasil kajian bersama tim pemenangan dan berangkat dari pengalamannya saat menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Malang.

Wahyu menjelaskan, selama ia menjalankan program "Ngombe STMJ" (Ngobrol Mbois Ilakes) dan "Senam Tahes Mobis Jumat," ia melihat langsung banyak persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat RT.

Baca Juga: Nurochman-Heli Janjikan Perluas PIP, Ribuan Pelajar di Batu Bakal Dapat Bantuan Pendidikan

Menurut Wahyu, RT adalah kepanjangan tangan pemerintah yang sangat penting dalam mendampingi warga.

"RT ini adalah kepanjangan tangan pemerintah ke bawah. Ini yang saya evaluasi. Banyak permasalahan di tingkat bawah menjadi keluhan," kata Wahyu.

Ia menegaskan bahwa anggaran Rp 50 juta per RT bukan untuk Ketua RT pribadi, melainkan untuk digunakan dalam melaksanakan program-program pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Wahyu juga menjelaskan bahwa setiap Ketua RT akan mendapatkan pembinaan dalam menyusun program dan mengelola anggaran.

"Penggunaan dana ini harus bisa diawasi oleh masyarakat, dan dana yang dikucurkan tidak langsung masuk ke rekening Ketua RT," tambah Wahyu.

Baca Juga: Paslon Borong Sembako, Warga Malang Terancam Inflasi? Ini Kata Pj Wali Kota

Ia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam penggunaan dana untuk memastikan program-program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat.

Wahyu juga menyatakan bahwa program-program dari dinas terkait yang berkaitan dengan RT dan RW akan dialihkan ke tingkat RT, sehingga dapat lebih efektif diimplementasikan di lapangan.

Dengan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 200 miliar, Wahyu optimis bahwa program ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat luas.

"Kami melihat bukan besarnya anggaran, tetapi kebermanfaatannya. OPD juga banyak kegiatan yang berorientasi pada kewilayahan, jadi anggaran rutin ini bisa kami alihkan ke sana," tutup Wahyu.

Kontributor : Elizabeth Yati