SuaraMalang.id - Dua anak kandung Anggota DPR RI Hasan Aminuddin dari istri pertamanya Dian Parayuni, yakni Zulmi Noor Hasani dan Dini Rahmania juga ikut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo non-aktif, Puput Tantriana Sari, dan suaminya Hasan Aminuddin. Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Probolinggo Kota, Kamis (25/11/2022).
Selain dua anak kandung Hasan itu, KPK juga menyidik 11 saksi lainnya, mulai dari Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Probolinggo, Dr Anang, Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu, Saiful Farid Cahyono Bhakti, pihak swasta, Suryadi, dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Abdul Bari dan Absir Wahyudi, PPK Dinas Pendidikan Probolinggo, Edi Karyawan.
Selanjutnya, seorang mahasiswa, Hayu Kinanthi Sekar Maharani, petani, Abdul Wasik Hannan, pensiunan Polri, Hasani, Kadis PUPR Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, dan Direktur CV Atsil Hidayah, Taufik Hidayat.
Adapun untuk Zulmi Noor Hasani dan Dini Rahmania, diperiksa sebagai pengurus Yayasan Pondok Hati, milik Hasan Aminuddin. Diketahui, Zulmi Noor Hasani merupakan Wakil Ketua Yayasan Hati, sedangkan Dini Rahmania menjabat sebagai Bendahara di Yayasan tersebut.
"Ke-13 saksi ini diperiksa terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo tahun 2021 dan TPPU dengan tersangka PTS (Puput Tantriana Sari)," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, seperti dikutip dari beritajatim.com, jejaring media suara.com.
Disamping itu, Zulmi Noor Hasani mengatakan, kedatangannua ke Mapolres Probolinggo Kota ini untuk memenuhi panggilan dari KPK, dan Zulmi mengaku ini merupakan kali kedua ia dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus gratifikasi yang saat ini sedang menjerat orang tuanya itu.
“Saya datang untuk memenuhi panggilan KPK terkait kasus gratifikasi, kedatangan saya ke Mapolresta ini merupakan panggilan kedua,” katanya.
Diketahui, Bupati Probolinggo non-aktif, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK atas dugaan kasus jual beli jabatan, PJ Kepala Desa di lingkungan Pemkab Probolinggo, (30/08/2021) lalu. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 20 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.
Baca Juga: Tempat Wisata di Probolinggo Ditutup saat Libur Natal dan Tahun Baru 2022, Termasuk Bromo
Kemudian, dari hasil pengembangan kasus OTT jual beli jabatan PJ Kepala Desa itu, KPK juga menetapkan Tantri dan Hasan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pada Selasa (12/10/2021) lalu.
Berita Terkait
-
Tempat Wisata di Probolinggo Ditutup saat Libur Natal dan Tahun Baru 2022, Termasuk Bromo
-
Belasan Saksi Kasus TPPU dan Gratifiasi Bupati Probolinggo Kembali Diperiksa KPK
-
Polisi Probolinggo Siapkan Timsus, Antisipasi Praktik Perjudian Pilkades Probolinggo
-
Menteri BUMN Erick Thohir ke Probolinggo: Kita Buat Program Kolaborasi dengan Pesantren
-
Permintaan Dispensasi Nikah Naik, Pernikahan Dini di Probolinggo Masih Tinggi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
Cara Cek Bansos November 2025 Lewat HP, Semua Lewat Aplikasi Cek Bansos!
-
AgenBRILink Mulya Motor Hadirkan Layanan Keuangan hingga ke Pelosok
-
Konsisten Dukung Asta Cita, BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat Penyaluran KUR
-
Akses Jalan Malang-Lumajang Ditutup Usai Erupsi Gunung Semeru, Ini Penjelasan Polisi
-
BRI Pimpin Sindikasi Rp5,2 Triliun untuk SSMS, Perkuat Dukungan pada Sektor Agribisnis Nasional