- Pemkot Malang memindahkan lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat dari Buring menuju wilayah Arjowinangun demi mematuhi regulasi lingkungan.
- Pembangunan gedung pendidikan ini merupakan wujud kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait di tingkat pusat.
- Gedung baru di Arjowinangun diproyeksikan menampung seribu siswa dari jenjang SD hingga SMA untuk memperluas akses pendidikan inklusif.
SuaraMalang.id - Selama ini, geliat belajar-mengajar para siswa Sekolah Rakyat (SR) di Kota Malang masih menumpang di "rumah pinjaman".
Bertempat di Gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom), Jalan Tlogowaru, sekitar 100 siswa harus berbagi ruang dalam keterbatasan.
Namun, titik terang mengenai masa depan "rumah" permanen mereka mulai menemui kejelasan, meski harus berpindah haluan.
Pemerintah Kota Malang secara resmi mengalihkan lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Rencana awal yang sedianya menempati wilayah Buring, kini dipastikan bergeser ke Arjowinangun. Perubahan ini bukan tanpa alasan, melainkan demi kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
Baca Juga:Panggilan Telepon Penyelamat: Siasat Bejat Pria di Malang Jerat Remaja 14 Tahun dengan Uang 50 Ribu
"Sampai saat ini lahan yang kami tetapkan di Arjowinangun sebagai pengganti yang di Buring," ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, Selasa (7/4/2026).
Sejatinya, lahan di Buring memiliki luas yang cukup menggiurkan, yakni sekitar 8,9 hektare. Namun, statusnya sebagai zona hijau menjadi tembok besar yang tak bisa diterjang. Berdasarkan aturan tata ruang, lahan hijau dilarang keras untuk didirikan bangunan permanen apa pun.
Sebagai solusinya, Pemkot Malang memilih lahan di Arjowinangun dengan luas sekitar 5 hektare lebih. Meski secara ukuran lebih kecil dibanding lokasi awal, lahan ini dinilai lebih siap secara administrasi dan legalitas untuk segera dikembangkan menjadi pusat pendidikan.
Proyek ini bukan sekadar proyek skala kota. Pembangunan gedung Sekolah Rakyat ini menjadi simbol kolaborasi apik antara pemerintah daerah dan pusat. Nantinya, gedung fisik akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Tak berhenti di sana, setelah bangunan berdiri, operasional sekolah akan dikomandoi langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca Juga:Peta Kekuatan Baru di Kota Malang: Pemilih Perempuan Mendominasi, Ribuan Gen Z Mulai Punya Suara
Sementara untuk urusan "otak" atau kurikulum pendidikannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang akan memegang kendali.
"Jadi ada kolaborasi kuat dari pemerintah pusat," tambah Subkhan.
Langkah serius ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito. Ia menyebutkan bahwa seluruh syarat administrasi pemindahan lokasi sudah diajukan ke pemerintah pusat.
Gedung baru ini nantinya diproyeksikan menjadi mercusuar pendidikan inklusif di Kota Malang. Jika saat ini Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 16 baru memiliki empat kelas dengan total 100 pelajar, gedung permanen di Arjowinangun kelak memiliki kapasitas fantastis 1.000 murid.
Daya tampung jumbo tersebut akan mencakup jenjang pendidikan yang lengkap, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). (ANTARA)
