SuaraMalang.id - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, membantah tuduhan yang mengatakan dirinya menjadi penghambat pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Tuduhan ini sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum relawan Jokowi Mania dan Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel, yang mengkritik prosedur pertemuan yang ditetapkan oleh Hasto.
Dalam sebuah pernyataan di markas Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Hasto menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati harus melalui 'anak ranting' PDIP terlebih dahulu, yang menurutnya merupakan sumber kekuatan dan benteng pertama partai.
"Bertemu dengan anak ranting PDIP adalah suatu kehormatan, karena mereka adalah sumber dari kekuasaan yang dimiliki oleh Ketua Umum DPP PDIP," ujar Hasto, Kamis (18/4/2024).
Hasto menambahkan bahwa Noel tidak memahami struktur dan mekanisme internal PDIP yang menekankan pada pentingnya peran 'anak ranting' sebagai benteng pertahanan untuk Ketua Umum.
"Noel tidak tahu bagaimana Ibu Mega memiliki sikap kenegarawanan dan bagaimana ranting-ranting menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri," tegas Hasto.
Terkait dengan komentar Noel yang menyebut Hasto sebagai penghambat pertemuan antara Megawati dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto dan Jokowi, Hasto mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
"Boleh dicek, silakan dicek dari bawah hingga atas, anak ranting adalah benteng bagi Ibu Megawati dan bukan penghambat," jelasnya.
Hasto juga menegaskan bahwa sikap dan keputusan mengenai siapa yang akan bergabung dalam pemerintahan mendatang adalah wewenang penuh Ketua Umum dan bukan dirinya.
"Pertanyaan tentang bergabung atau tidak dengan pemerintahan Pak Jokowi atau pemerintahan yang akan datang, harusnya ditujukan kepada Ketua Umum, bukan kepada saya," tutur Hasto.
Kritik dari Noel terhadap Hasto muncul dalam konteks ketegangan politik dan spekulasi mengenai formasi koalisi serta pembentukan kabinet pasca-Pilpres 2024.
Tuduhan tersebut telah menambah dinamika dalam diskusi politik nasional menjelang pengumuman resmi hasil Pilpres dan pembentukan pemerintahan baru.
Kontributor : Elizabeth Yati
