Bank Dunia Melarang Warga hingga Perusahaan Menimbun Makanan dan Bensin

Peringatan itu diungkap Malpass pada acara virtual yang diselenggarakan oleh surat kabar Washington Post, baru-baru ini.

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Selasa, 15 Maret 2022 | 13:28 WIB
Bank Dunia Melarang Warga hingga Perusahaan Menimbun Makanan dan Bensin
Presiden Bank Dunia David Malpass menghadiri pertemuan Meja Bundar "1+6" di wisma negara Diaoyutai di Beijing, China 21 November 2019. [ANTARA/REUTERS/Florence Lo]

SuaraMalang.id - Presiden Bank Dunia David Malpass memperingatkan perusahaan-perusahaan agar tidak menimbun makanan dan bensin, meskipun terjadi lonjakan harga dipicu invasi Rusia ke Ukraina.

Peringatan itu diungkap Malpass pada acara virtual yang diselenggarakan oleh surat kabar Washington Post, baru-baru ini.

Malpass mengatakan bahwa sanksi kepada Rusia akan memiliki dampak yang lebih besar pada output ekonomi global daripada perang itu sendiri.

Namun berdasarkan penilaian saat ini, lanjut dia, tidak mengantisipasi krisis yang mengakhiri pemulihan global dan mengurangi PDB global.

Baca Juga:Cerita Mantan Tentara Soviet yang Kini Menyelamatkan Diri dari Invasi Rusia

Ia memperkirakan adanya tanggapan yang kuat dari para produsen di seluruh dunia untuk meningkatkan pasokan sesuai kebutuhan, dan melihat tidak perlunya orang memiliki persediaan tambahan di dapur atau restoran mereka.

Malpass juga mengantisipasi peningkatan besar dalam pasokan energi di luar Rusia dan makanan di luar Rusia dan Ukraina, yang akan mengurangi dampak lonjakan harga yang didorong oleh perang dan membantu mempertahankan pemulihan.

Menurut dia, pasokan energi dapat meningkat lebih cepat daripada pasokan makanan, mengingat penyesuaian pertanian biasanya memakan waktu sekitar satu tahun.

"Hal yang benar untuk dilakukan dalam keadaan saat ini adalah tidak keluar dan membeli tepung ekstra atau bensin ekstra, itu untuk mengakui bahwa dunia adalah ekonomi global yang dinamis dan akan merespons. Akan ada cukup untuk berkeliling," katanya seperti diberitakan Antara.

Malpass mengatakan bahwa Rusia memiliki keputusan yang sulit untuk dibuat terkait pembayaran utangnya di tengah sanksi Barat yang melumpuhkan aset valuta asingnya.

Baca Juga:Invasi Rusia ke Ukraina, PM Kanada Menuding Vladimir Putin Secara Khusus Targetkan Warga Sipil

Kementerian keuangan Rusia mengatakan pada Senin (14/3/2022) bahwa pihaknya siap untuk melakukan dua pembayaran obligasi dalam rubel, bukan dolar karena sanksi tersebut.

"Konsekuensi sanksi sangat luas, mereka berat bagi Rusia sebagai sebuah negara dan mereka meluas ke rakyat Rusia sebagai akibat langsung dari devaluasi rubel," kata Malpass.

"Bagi banyak orang Rusia, devaluasi yang mereka alami sekarang membawa kembali ingatan tentang sistem komunis," katanya, merujuk pada saat kebutuhan dasar dan barang-barang konsumen langka dalam perekonomian Rusia. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini