SuaraMalang.id - Bed occupancy ratio (BOR) atau persentasi keterisian tempat tidur isolasi Covid-19 rumah sakit di Kabupaten Jember, Jawa Timur mulai melandai. Meski demikian, warga tetap dianjurkan disiplin protokol kesehatan (prokes) selama penerapan PPKM.
Persisnya, pada 10 Agustus 2021 mencapai 75.3 persen dari total 659 tempat tidur. Sebelumnya, BOR rumah sakit rujukan Covid-19 mencapai 100 persen. Sementara, tambahan jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 180 kasus baru, pada 10 Agustus 2021.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jember Alfi Yudisianto mengatakan, tambahan kasus dipicu tingginya tracing atau pelacakan covid19.
“Sebenarnya swab gratis sudah lama. Namun sebagian masyarakat baru tahu,” katanya mengutip dari beritajatim.com, Rabu (11/8/2021).
Baca Juga:Bayi Usia 7 Bulan di Kabupaten Kediri Terpapar Virus Corona
Ia menilai kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri terus meningkat agar mendapat penanganan cepat.
“Peningkatan temuan kasus ini belum tentu selaras dengan peningkatan BOR. Dulu kasusnya tersembunyi, sekarang bisa ditemukan, sehingga bisa dilakukan pencegahan penularan lebih lanjut,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, persentase BOR rumah sakit rujukan juga karena tidak semua kasus Virus Corona bergejala berat. Pasien bergejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri (isoman) terpantau. Sedangkan penanganan d rumah sakit untuk kasus bergejala sedang dan berat.
Terlepas dari itu, masih kata Alfi, masyarakat harus terus waspada dengan disiplin prokes. Kemudian mamatuhi setiap aturan yang ditetapkan pemerintah, termasuk pembmerlakukan PPKM yang kembali diperpanjang.
“Faktor-faktor penyebab lonjakan kasus ini, kalau kita flashback ke belakang, selalu bertepatan dengan momentum liburan, momentum hari raya. Dua minggu setelah itu kita selalu mengalami lonjakan kasus. Ini pelajaran penting kepada kita agar kedepannya, pemerintah harus tetap konsisten menjaga agar momen-momen itu dikendalikan, seperti kemarin Idul Adha berhasil kita kendalikan,” katanya.
Baca Juga:Efektif Menekan Laju Virus Corona, Kabupaten Jember Melanjutkan PPKM Berbasis RT/RW
“Peran pemerintah tetap dibutuhkan, karena perilaku masyarakat sepertinya harus ada ketegasan dari pemerintah, baru mereka patuh. Kalau kita lengah lagi, masyarakat tetap mengadakan hajatan, membuat acara kerumunan,” kata Alfi.
