alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Warga Bareng Menolak, Wali Kota Malang Tetap Kekeh Jadikan Hotel Tempat Isolasi Terpadu

Chandra Iswinarno Jum'at, 23 Juli 2021 | 21:23 WIB

Warga Bareng Menolak, Wali Kota Malang Tetap Kekeh Jadikan Hotel Tempat Isolasi Terpadu
Audiensi DPRD Kota Malang dan Dinas Kesehatan di Balai RW 04 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen, Jumat (23/7/2021) [Suara.com/Bob Bimantara Leander]

Warga RW 04 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang menolak rencana Pemkot Malang menjadikan salah satu hotel menjadi tempat isolasi terpadu pasien covid-19.

SuaraMalang.id - Warga RW 04 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang menolak rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menjadikan salah satu hotel di lingkungan mereka menjadi tempat isolasi terpadu pasien Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Ketua RW 04 Rizky Firdaus saat gelar sosialisasi rencana hotel dijadikan tempat isolasi terpadu bersama anggota DPRD Kota Malang di Balai RW 04 pada Jumat (23/7/2021).

"Kemarin memang seluruh warga kami diminta Pemkot kita sudah pernah koordinasi sekali kami disuruh membuat survey. Karena keterbatasan waktu kami akhirnya survey melalui applikasi Whatsapp (WA). Hampir 93 persen warga (RW 04) berkeberatan," katanya.

Bukti survei itu pun sudah dikirim ke Camat Klojen dan Lurah Bareng. Alasan warga RW 04 itu menolak karena warga secara psikis merasa takut, jika ada tempat isolasi di lingkungannya.

Baca Juga: Buat Warga Kepanjen Kabupaten Malang Ini Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 Gratis

"Yang jelas sampai dengan hari ini hampir semua masyarakat berkeberatan dan menolak. Secara psikis warga kami masih takut. Kami masih takut, merasa kurang aman dan nyaman. Di sini 3 RT zona kuning. Di RW 04 ada 15 warga yang isoman," urainya.

Lantaran itu, Rizky mengakui jika warganya saat ini cemas. Namun dia menegaskan, apabila Pemkot Malang tetap teguh untuk menjadikan hotel itu sebagai safe house, maka gerakan Pemkot Malang adalah sebuah paksaan.

"Selanjutnya kami akan survei lagi. Beri kami waktu, 500 KK siap kami survei dalam satu minggu. Kalau mau tetap dipaksakan, ini namanya paksaan. Kami berusaha meredam gejolak-gejolak di warga," tutur dia.

Warga pun mendapat dukungan dari Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah Jubair.

Politikus dari Partai Gerindra itu mengatakan, Pemkot Malang harus mendengarkan suara masyarakat.

Baca Juga: Salut! Warga Gadang Malang Dirikan Dapur Umum Mandiri Buat Warga Isoman

Disarankan pula bahwa Gedung DPRD Kota Malang sajalah yang digunakan sebagai tempat isolasi terpadu tersebut.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait