Rp 2,5 Miliar Per Hari! Malang Siapkan Makan Bergizi Gratis, Akankah APBD Kuat?

SuaraMalang.id - Pemkot Malang tengah mempersiapkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan prioritas.

Anggaran pendamping melalui Belanja Tak Terduga (BTT) telah disiapkan sembari menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan makan bergizi yang sesuai dengan standar pemerintah pusat.

“Kami sudah siapkan anggaran, tetapi masih menunggu juknis dari pusat. Ini penting agar standar pembiayaan dan makan bergizi sesuai aturan, sehingga program tepat sasaran,” ujar Iwan, Rabu (15/1/2025).

Baca Juga: Menikah Muda dan Bekerja Jadi Alasan Utama Anak Putus Sekolah di Malang

Meski juknis belum diterima, Pemkot Malang telah memetakan kemungkinan alokasi anggaran program MBG. Menurut Iwan, hal ini melibatkan koordinasi lintas dinas seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk menentukan nomenklatur yang sesuai.

“Ini tinggal dialokasikan ke mana, apakah melalui Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan. Yang pasti, kami ingin melangkah dengan tepat sesuai aturan,” tambahnya.

Sebelum implementasi resmi, Kota Malang telah melaksanakan uji coba program MBG melalui kerja sama Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Gojek sejak 2024. Program ini berlanjut di awal tahun 2025 sebagai pembelajaran untuk pelaksanaan skala besar.

“Proses ini membantu kami memahami penerapan kebijakan makan bergizi. Saat nanti diterapkan menggunakan APBD, pengalaman ini akan sangat berguna,” jelas Iwan.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, mengungkapkan bahwa program MBG membutuhkan anggaran yang besar. Menurutnya, alokasi anggaran pendamping bisa disesuaikan melalui perubahan APBD.

Baca Juga: Jangan Tergiur! Iming-iming Untung Besar, Penipuan MBG Merambah Kediri dan Bojonegoro

“Dalam satu hari penyelenggaraan, program ini membutuhkan sekitar Rp 2,5 miliar. Jika dihitung per bulan, anggarannya sangat besar. Oleh karena itu, kemampuan keuangan daerah (KKD) harus diperhatikan,” kata Eko.