Dana CSR Sukses Gelar Program Makan Bergizi di Kota Malang

SuaraMalang.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang resmi dimulai pada Senin (13/1/2025) di SDN Lowokwaru 3. Berbeda dengan daerah lain, pelaksanaan program ini masih menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, tanpa melibatkan dana APBN atau APBD.

Menu pertama yang disajikan kepada siswa terdiri dari nasi, tempe, sayur, ayam krispi, dan susu kemasan. Siswa kelas 6 SDN Lowokwaru 3, mengungkapkan kegembiraannya terhadap program ini.

“Menunya enak, saya paling suka ayamnya. Dengan program ini, saya bisa menabung dari uang saku,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa program MBG akan diperluas ke sekolah lain, termasuk SMPN 2, SMPN 19, dan SDN Ciptomulyo 2. Pelaksanaan di sekolah-sekolah ini akan melibatkan TNI Angkatan Laut (AL) untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan.

Baca Juga: Modus Baru! Catut Nama Diskominfo, Penipu Pesan 85 Paket Makanan Bergizi Gratis di Kota Batu

“TNI AL akan membuka dapur, memasak, dan mengantar makanan ke sekolah-sekolah. Semoga ini dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa,” ujar Suwarjana.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, memastikan bahwa menu MBG sudah memenuhi kebutuhan gizi anak. Menu tersebut mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta vitamin dan kalsium dari susu.

“Karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk perbaikan sel, dan susu sebagai pelengkap sudah sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak,” jelas Husnul.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai bahwa pelaksanaan program di SDN Lowokwaru 3 sudah matang, mulai dari produksi hingga distribusi.

Namun, ia menyoroti anggaran per porsi makanan yang hanya Rp10.000, yang dinilai perlu ditingkatkan menjadi Rp15.000.

Baca Juga: Belum Ada Juknis, Malang Sudah Siapkan Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

“Tambahan anggaran Rp5.000 per porsi bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas menu dan menutupi biaya transportasi. Kami ingin ada cost sharing antara pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Amithya.

Dengan antusiasme siswa terhadap program ini, Pemkot Malang diharapkan dapat memperluas cakupan MBG dan meningkatkan kualitas layanan.

Meski saat ini masih bergantung pada dana CSR, kolaborasi antara DPRD dan Pemkot untuk menambah anggaran melalui APBD diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program ini.

Kontributor : Elizabeth Yati