Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Dimulai di Malang, Simak Daftar Sekolahnya

SuaraMalang.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang, yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto, secara resmi akan menyasar tiga sekolah pada pekan ini. Ketiga sekolah tersebut adalah SMP Negeri 19, SMP Negeri 2, dan SD Negeri Ciptomulyo 2.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa total sebanyak 2.400 siswa dari tiga sekolah tersebut akan menjadi penerima manfaat program ini.

“Kami berharap pelaksanaannya bisa dimulai minggu ini. Untuk sekolahnya, ada dua SMP yaitu SMP Negeri 19 dan SMP Negeri 2, serta SD Negeri Ciptomulyo 2,” ujar Suwarjana, Senin (13/1/2025).

Menurut data yang dihimpun, rincian penerima program di masing-masing sekolah adalah:

Baca Juga: Tak Suka Sayur? Program Makan Bergizi di Malang Ubah Sayur Jadi Menarik

• SMP Negeri 19: 900 siswa
• SMP Negeri 2: 1.000 siswa
• SD Negeri Ciptomulyo 2: 500 siswa

Sebelumnya, pelaksanaan program MBG di Kota Malang telah dimulai pada Senin (13/1/2025) di SD Negeri 3 Lowokwaru, dengan menyasar lebih dari 400 siswa. Namun, program tersebut dibiayai sepenuhnya oleh corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.

“Di SD Negeri Lowokwaru 3, program MBG dibiayai oleh CSR. Sedangkan untuk SMP Negeri 19, SMP Negeri 2, dan SD Negeri Ciptomulyo 2, anggaran yang digunakan berasal dari APBN melalui dukungan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal),” jelas Suwarjana.

Suwarjana juga mengungkapkan bahwa Kota Malang telah melaksanakan uji coba program MBG sekitar tiga bulan lalu.

Meskipun demikian, Kota Malang tidak termasuk dalam daftar daerah yang menerima program tahap pertama dari pemerintah pusat.

“Kota Malang sebenarnya sudah melakukan uji coba tiga bulan lalu. Namun, untuk pelaksanaan tahap pertama oleh pemerintah pusat, Kota Malang tidak termasuk dalam daftar sasaran,” tambahnya.

Baca Juga: Menu Makan Siswa Malang: Nasi, Ayam Krispi, Susu! Siapa Tanggung Biaya Rp15 Ribu per Porsi?

Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah pusat mengalokasikan biaya sebesar Rp 10.000 per porsi. Namun, untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai standar, Kota Malang membutuhkan dana sebesar Rp 15.000 per porsi.

“Ada kebutuhan untuk pendampingan dana dari APBD. Jika tidak, anggaran dari pusat yang hanya Rp 10 ribu per porsi tidak mencukupi kebutuhan gizi yang ideal,” terang Suwarjana.

Kontributor : Elizabeth Yati