Dari 5.656 Jadi 3.468, Pemkot Malang Berjuang Keras Menuju Zero Anak Putus Sekolah

SuaraMalang.id - Pemkot Malang, melalui Satgas Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), berhasil menurunkan jumlah ATS di wilayahnya secara signifikan. Dari 5.656 ATS yang tercatat pada penghujung 2024, kini jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 3.468 orang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, optimistis angka tersebut dapat ditekan hingga mencapai zero ATS.

Ia mengapresiasi kinerja Satgas PATS yang telah menunjukkan progres positif, tetapi menegaskan bahwa upaya ini belum selesai.

“Alhamdulillah, saya mengapresiasi kinerja Satgas PATS. Jumlah ATS turun lebih dari 2.000 orang, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Kami harus tetap konsisten dan terus berkolaborasi hingga mencapai zero ATS di Kota Malang,” ujar Iwan, Senin (13/1/2025).

Dari total 3.468 ATS yang tersisa, sebanyak 1.092 anak telah diidentifikasi alasannya putus sekolah. Mayoritas anak tersebut memilih bekerja, sementara lainnya tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan lainnya. Namun, data untuk 2.376 ATS masih belum terverifikasi.

Iwan meminta agar data tersebut segera dilengkapi dengan menggelar pertemuan bersama stakeholder terkait, seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Cabang Dinas Pendidikan.

“Dengan data yang tepat, kita bisa melakukan identifikasi secara akurat, sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan terukur,” tambahnya.

Iwan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menangani permasalahan ATS. Hal ini melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kemenag, Cabang Dinas Pendidikan, serta peran aktif dari camat, lurah, hingga ketua RW.

“Ketua RW memiliki intensitas komunikasi tinggi dengan keluarga atau anak yang putus sekolah. Jadi, peran mereka sangat penting untuk mengadvokasi agar anak-anak kembali ke bangku sekolah,” tegas Iwan.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Dimulai di Malang, Simak Daftar Sekolahnya

Iwan juga menegaskan bahwa penanganan ATS menjadi prioritas selama masa kepemimpinannya. Hal ini sejalan dengan mandatory spending pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat.

“Saya tekankan, tidak boleh ada anak di Kota Malang yang tidak bersekolah. Berbagai intervensi akan kami upayakan untuk mendorong mereka kembali ke pendidikan. Ini adalah komitmen Pemkot Malang dalam memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan,” pungkasnya.

Kontributor : Elizabeth Yati