SuaraMalang.id - Mangkraknya Hotel Songgoriti dan pemandian air panas di Kota Batu menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Aset bernilai ratusan miliar yang dimiliki oleh Pemkab Malang ini dianggap gagal dikelola oleh Perumda Jasa Yasa, yang seharusnya mampu menjadikannya sebagai sumber pendapatan daerah (PAD).
Ahmad Kusairi, koordinator LSM Pro Desa, menyayangkan kondisi Hotel Songgoriti yang dibiarkan tidak terurus, padahal fasilitas yang dimilikinya, seperti pemandian air panas alami, merupakan keunggulan kompetitif yang jarang dimiliki hotel lain.
"Mengelola aset seperti ini harusnya mudah. Bahkan jika dikelola dengan baik, hotel ini bisa menjadi andalan PAD. Tapi kalau sudah begini, bagaimana tanggung jawab manajemen Jasa Yasa yang baru?" ujarnya, Rabu (18/12/2024).
Kritik terhadap Jasa Yasa
Menurut Kusairi, Jasa Yasa tidak hanya gagal mengelola aset ini, tetapi juga menghadapi masalah serius dengan pihak ketiga.
Pemkab Malang bahkan harus melibatkan kepolisian dan Satpol PP untuk mengambil alih hotel dari pengelola swasta yang sebelumnya bertanggung jawab.
"Ada kewajiban Rp 5 miliar yang belum dibayar oleh pengelola sebelumnya. Jasa Yasa seharusnya lebih tegas dan profesional, bukan malah membiarkan masalah ini berlarut-larut," tegas Kusairi.
Ia juga mengkritik keputusan Pemkab Malang, khususnya Pj Sekda, Nurman Ramdansyah, yang tetap mempercayakan pengelolaan hotel kepada Jasa Yasa meski kinerjanya dinilai buruk.
"Kalau dibiarkan, hotel ini malah jadi wisata mistis. Orang datang bukan untuk menginap, tapi mencari pesugihan atau nomor togel," sindirnya.
Baca Juga: Malang Stop WiFi RW Gratis, Anggaran Dipotong
Dukungan dari DPRD dan LSM
Senada dengan Kusairi, M Zuhdy Ahmadi, Gubernur LIRA Jatim, mendesak evaluasi terhadap Jasa Yasa. Ia menyebut kinerja perusahaan daerah ini tidak hanya buruk dalam mengelola aset, tetapi juga gagal memberikan kontribusi yang signifikan kepada PAD.
"Saya dengar, kontribusi ke PAD saja nunggak. Ini jelas masalah yang harus segera ditangani oleh Pemkab dan DPRD," katanya.
Abdul Qodir, anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDIP, juga sepakat bahwa Jasa Yasa perlu dievaluasi.
"Dari pendapatan wisata pantai Balekambang saja harusnya sudah cukup. Tapi, kinerja Jasa Yasa secara keseluruhan tidak memenuhi target. Tahun ini mereka hanya menyumbang Rp 1 miliar, jauh dari harapan," ungkapnya.
Pemkab Malang Siap Ambil Langkah Tegas
Berita Terkait
-
Malang Stop WiFi RW Gratis, Anggaran Dipotong
-
Songgoriti, Aset Ratusan Miliar Jadi Rebutan? Pemkot Batu vs Pemkab Malang
-
Hotel Songgoriti Mangkrak, PAD Rp 2 Miliar Nunggak: DPRD Desak Solusi, Bukan Saling Klaim
-
Polisi Tidur Maut di Malang Akhirnya Dibenahi Usai Telan Korban
-
Dramatis! Pejabat Pemkot Malang Selamatkan Anak Kucing Terjepit Eskalator MCC
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Maling Tak Punya Nurani! Saat Alat Pantau Gunung Semeru di Malang Digasak
-
Terbongkar Sindikat Pengoplos Gas Elpiji di Malang Beromzet Jutaan
-
5 Jemaah Calon Haji Malang Batal ke Tanah Suci
-
Niat Sembuh Berujung Pilu: Kisah Istri di Malang yang Terjerat Muslihat Dukun Cabul
-
Main Mata dengan Mafia BBM: SPBU di Malang Dihukum Puasa Pertalite Selama Sebulan