SuaraMalang.id - Masa kampanye Pilkada Kota Malang kembali diramaikan dengan isu dugaan money politic. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang mengonfirmasi telah menerima sekitar enam aduan terkait dugaan pelanggaran ini. Namun, hingga saat ini, aduan tersebut belum memenuhi syarat untuk menjadi laporan resmi.
Komisioner Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar, menjelaskan bahwa aduan yang diterima sejauh ini hanya berupa surat atau dokumen pendukung.
Untuk dapat diproses sebagai laporan resmi, pelapor perlu melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk mendatangi kantor Bawaslu dan mengisi formulir resmi.
“Kalau laporan resmi, ada form resmi sendiri. Jadi bisa menunjukkan formilnya, saksinya, buktinya seperti itu. Tidak hanya ngasih dokumen dan berkas, tapi langsung mau menyampaikan pelanggaran,” ujar Hamdan.
Meski belum resmi, Hamdan memastikan bahwa Bawaslu akan tetap menindaklanjuti aduan yang masuk. Pihaknya akan melakukan kajian awal untuk memastikan aduan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sesuai peraturan perundang-undangan.
“Tetap ditindaklanjuti, tapi kami ngatur timingnya. Nanti kami tindak lanjuti semua, karena kami harus tetap profesional,” jelasnya.
Hamdan juga menyebut bahwa aduan diterima tidak hanya secara konvensional melalui dokumen, tetapi juga melalui media sosial. Namun, laporan dari media sosial dinilai minim bukti sehingga memerlukan verifikasi lebih mendalam.
Dari enam aduan yang diterima, Hamdan mengungkapkan bahwa dugaan money politic hanya melibatkan dua pasangan calon, yaitu paslon nomor satu dan paslon nomor tiga.
“Kebetulan dua paslon saja aduannya,” kata Hamdan.
Baca Juga: Basarah: Semangat Reformasi, PDIP Yakin Menangkan Pilwali Malang
Dalam upayanya menjaga integritas Pilkada Kota Malang, Hamdan menegaskan pentingnya profesionalisme dalam menindaklanjuti setiap aduan.
Bawaslu juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran dengan bukti yang kuat, sehingga dapat diproses sesuai aturan.
Bawaslu mengingatkan bahwa laporan resmi harus dilengkapi bukti konkret, saksi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dokumen pendukung lainnya. Hal ini bertujuan agar setiap aduan dapat ditindaklanjuti secara adil dan transparan.
Dugaan money politic yang terus mencuat ini menjadi perhatian publik, menekankan pentingnya pengawasan ketat selama masa kampanye agar Pilkada Kota Malang berjalan bersih dan demokratis.
Kontributor : Elizabeth Yati
Berita Terkait
-
Basarah: Semangat Reformasi, PDIP Yakin Menangkan Pilwali Malang
-
Pilkada Malang: Abah Sanusi Usul Bebaskan PBB Petani Padi
-
Saksi dan Pengawas TPS di Malang Wajib Duduk di Belakang KPPS, Ada Apa?
-
Rumah Kreatif di Setiap Kelurahan: Janji Ganis Rumpoko untuk Perempuan Malang
-
Bansos di Kota Malang Ditunda Saat Pilkada, Kecuali Bantuan Bencana
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
22 Siswa Diduga Keracunan Menu MBG, SMK Kesehatan Adi Husada Malang Diliburkan
-
Bocah 10 Tahun di Malang Tewas Dibekap Perampok, Pelaku Residivis yang Kenal Keluarga Korban
-
Angin Kencang Sapu Atap 18 Rumah di Singosari Malang, Kerugian Capai Rp60 Juta
-
Rumah Disatroni Perampok, Bocah 10 Tahun di Malang Tewas dengan Tangan Terikat
-
Jerat Utang Rp900 Ribu Membengkak Rp12 Juta: Wanita di Malang Dipaksa Layani Pria Hidung Belang