Kegaduhan di Internal PKS, Bakal Calon Wali Kota Malang Akui Kesalahan

SuaraMalang.id - Ahmad Fuad Rahman, salah satu bakal calon Wali Kota Malang, telah mengakui kesalahannya setelah membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di internal PKS Kota Malang.

Fuad mengklaim telah menerima rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS untuk maju dalam Pilkada Kota Malang 2024, sebuah klaim yang kemudian dibantah oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur.

Dalam wawancara hari Selasa (16/7/2024), Fuad mengungkapkan bahwa dirinya telah ditegur oleh Dewan Etik daerah (DED) PKS Kota Malang.

“Kami sudah ditegur, sebagai anak kami siap menaati perintah partai,” kata Fuad, menambahkan bahwa ia akan lebih berhati-hati ke depannya untuk menghindari kesalahan serupa.

Perdebatan internal bermula ketika Fuad mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan dukungan resmi dari DPP PKS, sebuah informasi yang kemudian ditepis oleh Irwan Setiawan, Ketua DPW PKS Jatim, dan Sekretaris DPW PKS Jatim, Ahmadi.

Keduanya menegaskan bahwa hingga saat ini, rekomendasi untuk Pilkada Kota Malang 2024 belum dikeluarkan oleh DPP.

Fuad, dalam upaya meredam kontroversi yang ada, menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan tugas yang diberikan oleh DPD PKS Kota Malang, termasuk menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik di Kota Malang dalam rangka pemilihan kepala daerah yang akan datang.

"Ke depan kami akan melaksanakan tugas dari DPD untuk komunikasi politik dengan beberapa partai politik di Kota Malang," ujarnya.

Sementara itu, Wahyu Eko Setiawan dari Relawan Keberagaman Indonesia Kota Malang menyoroti pentingnya adab, etika, dan kejujuran dalam berpolitik.

Baca Juga: Demi Pilkada 2024, Pj Wali Kota Malang Ajukan Surat Mundur ke Mendagri

Wahyu menekankan bahwa tiga nilai tersebut sangat penting bagi calon pemimpin kota, apalagi untuk posisi strategis seperti Wali Kota Malang.

“Siapa pun calonnya nanti yang dibutuhkan bukan yang pinter, tapi ke depan yang dibutuhkan adab, jujur, dan beretika itu yang harus dipegang,” kata Wahyu.

Kontroversi ini mencerminkan dinamika politik internal yang intens dalam persiapan Pilkada Kota Malang 2024, dan menyoroti pentingnya transparansi serta kejujuran dalam proses nominasi dan pemberian rekomendasi oleh partai politik.

Kontributor : Elizabeth Yati