SuaraMalang.id - Tagar #TurunkanUKTUB menjadi viral di media sosial X (dulu Twitter) setelah Universitas Brawijaya (UB) mengumumkan kebijakan baru terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang membagi mahasiswa ke dalam 12 golongan pembayaran.
Kebijakan ini merupakan penambahan signifikan dari tahun 2023, di mana UKT hanya dibagi dalam delapan golongan.
Wakil Rektor II UB, Prof. Ali Safaat, menjelaskan bahwa pembagian 12 golongan UKT ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua mahasiswa.
"Pada golongan 12, UKT-nya sama dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Pada golongan 11, UKT-nya 90 persen dari BKT," ungkapnya, dikutip Kamis (16/5/2024).
Penentuan golongan UKT ini merujuk pada Permendikbudristek yang dirilis pada Februari 2024, yang menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional PTN (SSBOPTN).
Setiap PTN, termasuk UB, menyesuaikan BKT berdasarkan kondisi internal seperti kewilayahan dan akreditasi program studi.
Prof. Ali Safaat menegaskan bahwa kenaikan UKT tidak merata dan bergantung pada data penghasilan orang tua yang dimasukkan oleh calon mahasiswa.
"Jika ada yang miss, ada mekanisme bantuan keuangan," ujarnya.
Untuk jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), kuota UKT 1 dan 2 serta KIP-K sebesar 18-19 persen, sedangkan sisanya mendapat golongan beragam sesuai kondisi ekonomi mereka.
Ali Safaat juga mengungkapkan bahwa pihak universitas telah bertemu dengan perwakilan mahasiswa tiga kali untuk mendiskusikan kebijakan ini.
"Semua memang menyoroti adanya golongan UKT 2024 sampai 12 golongan itu," tandasnya. Ia menambahkan bahwa keadilan perlu ditegakkan dengan memperhitungkan kondisi ekonomi yang berbeda-beda.
Jika terdapat kesalahan data, mahasiswa dapat mengajukan pembuktian dengan data pendukung. Selain itu, ada opsi cicilan UKT dalam satu semester untuk meringankan beban pembayaran.
Untuk jalur Mandiri, UB akan memberlakukan UKT mulai dari golongan 5 hingga 12. Sebagai gambaran, golongan lima memiliki UKT antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta.
Terkait biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI), maksimal empat kali BKT, seperti di Fakultas Hukum yang memiliki BKT Rp 14 juta, sehingga IPI maksimal Rp 56 juta.
Sementara itu, di Fakultas Kedokteran, IPI turun menjadi Rp 136 juta dari sebelumnya Rp 300 jutaan. Fakultas Vokasi UB mengalami peningkatan BKT yang signifikan, mencapai Rp 24 juta. Di Fakultas Hukum, BKT naik dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta.
Berita Terkait
-
Kenaikan Biaya UKT 2024 Diprotes Hingga Viral, Begini Penjelasan Universitas Brawijaya
-
UKT UB Malang Tembus Sampai Rp30 Juta, Begini Penjelasan Pihak Kampus
-
Biaya UKT Universitas Brawijaya Naik Tembus Rp 27 Juta, Protes Bergema
-
Heboh Mahasiswa Penerima KIP-K Bergaya Hedon, UB Malang akan Panggil Nama-nama Terlapor
-
Universitas Brawijaya Kukuhkan Empat Profesor Baru dengan Inovasi di Berbagai Bidang
Terpopuler
- Korupsi Rp18,7 Miliar, Wakil Bupati Indramayu Resmi Ditahan, Lucky Hakim Masih Bungkam
- Dingatkan Teddy Segera Akhiri Pidato, Prabowo: Letkol Ngatur Presiden
- Cetak 6 Gol dalam 6 Laga Bersama Persija, Shin Tae-yong Angkat Topi untuk Alexander Jeremejeff
- Sepatu Lari Buatan Lokal Unjuk Gigi di Berlin dan Chicago Marathon
- Bisakah Bedak Marcks dan Air Mawar Viva untuk Mengunci Makeup? Begini Caranya
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Kongkalikong Kepala Unit, Mantri, hingga Perangkat Desa Bobol Bank BUMN di Kepanjen Rp2,7 Miliar
-
BRI Siapkkan Rp1 Triliun untuk Buyback Saham Tahap II, Ini Tujuannya
-
Modal Rp25 Juta Beli 5 Kg Ganja di Medsos, Petani Asal Malang Diciduk Polisi
-
BRIvolution Reignite Jadi Semangat BRI Sambut Usia ke-131
-
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, BRI Perkuat UMKM untuk Dorong Ekonomi Inklusif