Gagal ke DPRD Kota Batu, Partai Ummat dan PSI Mulai Ajak Partai Gurem Koalisi untuk Pilkada

SuaraMalang.id - Meskipun tidak memperoleh kursi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, sejumlah partai politik di Kota Batu tetap berencana untuk aktif berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung di akhir tahun ini.

DPD Partai Ummat Kota Batu dan PSI Kota Batu adalah dua dari beberapa partai yang menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam proses politik mendatang, meski dengan pendekatan yang berbeda.

Ketua DPD Partai Ummat Kota Batu, Ainun Rofiq, mengungkapkan strategi partainya menjelang Pilkada.

“Kami akan melihat situasi terlebih dahulu, jika ada partai atau calon yang memiliki visi misi serupa dan membutuhkan dukungan, maka kami akan mendukung,” ujar Rofiq, Selasa (16/4/2024).

Namun, Rofiq menegaskan bahwa Partai Ummat akan menjauh dari koalisi yang tidak sevisi dengan prinsip mereka.

Dalam pertemuan antarpartai kecil atau yang tidak memperoleh kursi di DPRD, Rofiq menyarankan agar tidak terburu-buru membentuk koalisi.

"Kami menghadiri undangan tersebut dan saya sarankan untuk tidak membentuk koalisi dulu sebelum semua partai yang tidak mendapatkan kursi hadir,” terang Rofiq.

Sementara itu, Prima Agrinda, Ketua DPD PSI Kota Batu, mengatakan bahwa partainya masih menunggu instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait arah koalisi di Pilkada Kota Batu.

"Kami masih melihat bursa calon Wali Kota yang pasti dulu sebelum bisa memutuskan dukungan. Pribadi saya akan mendukung calon yang punya peluang besar untuk memenangkan kursi Wali Kota,” ucap Agrinda.

Sejumlah partai lain yang tidak mendapatkan kursi dalam Pileg Kota Batu mencakup PPP, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Garda Republik Indonesia, PBB, dan Partai Perindo.

Meski belum diumumkan secara resmi, kegagalan mereka dalam meraih kursi tidak menghentikan mereka dari berpartisipasi dalam dinamika politik lokal, terutama dalam konteks Pilkada yang akan datang.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap partai memiliki hak untuk terlibat dalam proses elektoral dan mendukung kandidat atau koalisi yang sesuai dengan prinsip dan nilai mereka, terlepas dari hasil mereka di pemilu legislatif.

Kontributor : Elizabeth Yati