Wajar Prabowo-Gibran Rayu Nasdem, Kursi Koalisi di DPR Belum 50 Persen

SuaraMalang.id - Iming-iming dua kursi menteri kepada Partai NasDem apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 dianggap sebagai langkah wajar.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menyatakan bahwa koalisi pemerintahan yang akan datang belum cukup kuat, mengingat partai-partai politik yang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 belum memiliki lebih dari 50 persen kursi di parlemen.

Dari total sembilan partai politik yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran, hanya empat yang memiliki kursi di parlemen, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

"Jadi baru hanya 42,9 persen kursi parpol pendukung Prabowo-Gibran. Artinya, memang dibutuhkan minimal dua parpol lagi menjadi pendukung pemerintahan mendatang," ujar Efriza, dikutip hari Sabtu (16/3/2024).

Baca Juga: KPU Lumajang Jatuhkan Sanksi Administrasi pada Dua PPK Terkait Penggelembungan Suara Caleg Golkar

Menurut Efriza, kebutuhan akan tambahan dukungan dari partai politik lain menjadikan tawaran kursi menteri kepada Partai NasDem sebagai strategi yang wajar.

"Negosiasi sedang dilancarkan dengan ditawarkan dua kursi menteri, ini baru sekadar tawaran pembuka," tutur Efriza, yang juga merupakan dosen ilmu pemerintahan di Universitas Pamulang (Unpam).

Efriza menambahkan bahwa apabila Partai NasDem tertarik untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, maka kemungkinan tawaran tersebut akan ditingkatkan.

Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi politik untuk mengamankan dukungan yang cukup di parlemen, sehingga memudahkan pemerintahan yang akan datang dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan strategis.

Tawaran kursi menteri kepada Partai NasDem ini menjadi salah satu indikasi dinamika politik yang terus bergerak menjelang pembentukan pemerintahan baru pasca-Pilpres 2024, menunjukkan pentingnya koalisi dan kerjasama antarpartai dalam konteks demokrasi Indonesia.

Baca Juga: NasDem Bernegosiasi Posisi di Pemerintahan, Minta Lebih dari Sekadar Kursi Menteri

Kontributor : Elizabeth Yati