SuaraMalang.id - Iming-iming dua kursi menteri kepada Partai NasDem apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 dianggap sebagai langkah wajar.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menyatakan bahwa koalisi pemerintahan yang akan datang belum cukup kuat, mengingat partai-partai politik yang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 belum memiliki lebih dari 50 persen kursi di parlemen.
Dari total sembilan partai politik yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran, hanya empat yang memiliki kursi di parlemen, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
"Jadi baru hanya 42,9 persen kursi parpol pendukung Prabowo-Gibran. Artinya, memang dibutuhkan minimal dua parpol lagi menjadi pendukung pemerintahan mendatang," ujar Efriza, dikutip hari Sabtu (16/3/2024).
Menurut Efriza, kebutuhan akan tambahan dukungan dari partai politik lain menjadikan tawaran kursi menteri kepada Partai NasDem sebagai strategi yang wajar.
"Negosiasi sedang dilancarkan dengan ditawarkan dua kursi menteri, ini baru sekadar tawaran pembuka," tutur Efriza, yang juga merupakan dosen ilmu pemerintahan di Universitas Pamulang (Unpam).
Efriza menambahkan bahwa apabila Partai NasDem tertarik untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, maka kemungkinan tawaran tersebut akan ditingkatkan.
Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi politik untuk mengamankan dukungan yang cukup di parlemen, sehingga memudahkan pemerintahan yang akan datang dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan strategis.
Tawaran kursi menteri kepada Partai NasDem ini menjadi salah satu indikasi dinamika politik yang terus bergerak menjelang pembentukan pemerintahan baru pasca-Pilpres 2024, menunjukkan pentingnya koalisi dan kerjasama antarpartai dalam konteks demokrasi Indonesia.
Baca Juga: KPU Lumajang Jatuhkan Sanksi Administrasi pada Dua PPK Terkait Penggelembungan Suara Caleg Golkar
Kontributor : Elizabeth Yati
Berita Terkait
-
KPU Lumajang Jatuhkan Sanksi Administrasi pada Dua PPK Terkait Penggelembungan Suara Caleg Golkar
-
NasDem Bernegosiasi Posisi di Pemerintahan, Minta Lebih dari Sekadar Kursi Menteri
-
Partai Nasdem Gelar Buka Puasa Bersama, Anies Baswedan Tak Diundang
-
Isu Jatah Kursi Menteri, Sinyal Partai Nasdem Ogah-ogahan Jadi Oposisi
-
Sandiaga Uno Beri Sinyal PPP Merapat ke Prabowo, Waketum: Saya Luruskan...
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Wakil Wali Kota Batu Bongkar Teknik Rahasia Komunikasi Politik Dasco
-
Malang Target 3,4 Juta Kunjungan Wisata Selama 2026, Ini Alasannya
-
Konflik Dualisme Yayasan SMK Turen Malang Memuncak, Ribuan Siswa Terpaksa Tak Sekolah
-
Kronologi Yai Mim Jadi Tersangka Pornografi, Ini Penjelasan Polresta Malang Kota
-
Cara Dinkes Kota Malang Antisipasi Superflu H3N2, Jangan Tunda-tunda Keluhan Kesehatan!