SuaraMalang.id - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menegaskan, saat ini partai tersebut masih berfokus penuh pada pengawalan perolehan suara dalam Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP, Rusli Effendi, yang menegaskan belum adanya keputusan resmi terkait arah kebijakan partai ke depan.
Rusli Effendi menyampaikan klarifikasi terhadap berbagai spekulasi dan pernyataan yang beredar mengenai posisi PPP dalam pemerintahan baru dan potensi hak angket.
"Saya atas nama Waketum DPP PPP meluruskan berbagai informasi maupun pernyataan yang mengarah kepada kebijakan PPP ke depan. Bahwa soal hak angket, bergabung ke pemerintahan baru, dan lainnya belum diputuskan, sebab kebijakan itu ada di Ketum,” terang Rusli, Jumat (15/3/2024).
Rusli menyampaikan bahwa penentuan arah kebijakan partai akan melalui beberapa mekanisme internal, termasuk rapat pengurus harian dan musyawarah kerja nasional.
"Tentu ada mekanisme partainya, melalui rapat dan musyawarah. Kemudian nanti kebijakan tetap ada di Ketum,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Sandiaga Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, yang beberapa pihak interpretasikan sebagai sinyal PPP merapat ke kubu Prabowo-Gibran, Rusli menjelaskan bahwa fokus Sandiaga harus tetap pada pengawalan PPP agar lolos dari ambang batas parlemen 4 persen.
"Pak Sandiaga harus fokus kepada tugasnya bagaimana mengawal PPP lolos dari ambang batas parlemen 4 persen. Soal hak angket dan arah kebijakan partai yang dibicarakannya tidak mengatasnamakan partai karena kami belum mengambil keputusan apapun,” tegas Rusli.
Sandiaga Uno sebelumnya turut berkomentar tentang hak angket dan potensi koalisi permanen, serta kesiapan PPP dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Sudah Menang di 24 Provinsi, Anies Baswedan Tetap Tunggu Hasil Akhir
Namun, Rusli menilai bahwa pernyataan Sandiaga tersebut terlalu dini dan telah menimbulkan persepsi publik yang salah terhadap arah kebijakan PPP.
PPP kini tetap berkomitmen pada pengawalan suara khususnya pada pemilu legislatif baik di tingkat DPR RI maupun DPRD di berbagai daerah.
Partai ini mengutamakan kehati-hatian dalam menentukan posisi politiknya pasca-Pemilu 2024, dengan memastikan semua proses dilakukan secara demokratis dan transparan.
Kontributor : Elizabeth Yati
Berita Terkait
-
Prabowo-Gibran Sudah Menang di 24 Provinsi, Anies Baswedan Tetap Tunggu Hasil Akhir
-
Gibran: Saya Belum Dilantik, Kok Sudah Pada Ribut?
-
Real Count Pilpres Sabtu 17 Februari Malam: Prabowo-Gibran Pertebal Keunggulan
-
Mobil Relawan Prabowo-Gibran Dibakar Orang Tak Dikenal Pasca Perayaan Kemenangan
-
Suara Anies dan Ganjar Drop Drastis karena Sering kritik Pemerintahan Jokowi
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Rekonsiliasi Politik, Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
Dicekal di Pintu Pesawat Saat Hendak Umrah, Kiai Marzuqi Curiga Ada yang Pesan ke Intelijen Saudi
-
BRI Optimalkan Momentum MotoGP Mandalika untuk Perluas Peluang Bisnis
-
Tak Hanya Balapan, BRI Peduli Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di MotoGP Mandalika 2026
-
BRI Kembali Pimpin Peringkat Merek Paling Bernilai di Indonesia, Pertahankan Prestasi
-
Misi Arema FC Putus Tren Imbang: Siapkan Formula Jinakkan Playmaker Anyar Bhayangkara FC