Sandiaga Uno Beri Sinyal PPP Merapat ke Prabowo, Waketum: Saya Luruskan...

SuaraMalang.id - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menegaskan, saat ini partai tersebut masih berfokus penuh pada pengawalan perolehan suara dalam Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP, Rusli Effendi, yang menegaskan belum adanya keputusan resmi terkait arah kebijakan partai ke depan.

Rusli Effendi menyampaikan klarifikasi terhadap berbagai spekulasi dan pernyataan yang beredar mengenai posisi PPP dalam pemerintahan baru dan potensi hak angket.

"Saya atas nama Waketum DPP PPP meluruskan berbagai informasi maupun pernyataan yang mengarah kepada kebijakan PPP ke depan. Bahwa soal hak angket, bergabung ke pemerintahan baru, dan lainnya belum diputuskan, sebab kebijakan itu ada di Ketum,” terang Rusli, Jumat (15/3/2024).

Baca Juga: Prabowo-Gibran Sudah Menang di 24 Provinsi, Anies Baswedan Tetap Tunggu Hasil Akhir

Rusli menyampaikan bahwa penentuan arah kebijakan partai akan melalui beberapa mekanisme internal, termasuk rapat pengurus harian dan musyawarah kerja nasional.

"Tentu ada mekanisme partainya, melalui rapat dan musyawarah. Kemudian nanti kebijakan tetap ada di Ketum,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Sandiaga Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, yang beberapa pihak interpretasikan sebagai sinyal PPP merapat ke kubu Prabowo-Gibran, Rusli menjelaskan bahwa fokus Sandiaga harus tetap pada pengawalan PPP agar lolos dari ambang batas parlemen 4 persen.

"Pak Sandiaga harus fokus kepada tugasnya bagaimana mengawal PPP lolos dari ambang batas parlemen 4 persen. Soal hak angket dan arah kebijakan partai yang dibicarakannya tidak mengatasnamakan partai karena kami belum mengambil keputusan apapun,” tegas Rusli.

Sandiaga Uno sebelumnya turut berkomentar tentang hak angket dan potensi koalisi permanen, serta kesiapan PPP dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Gibran: Saya Belum Dilantik, Kok Sudah Pada Ribut?

Namun, Rusli menilai bahwa pernyataan Sandiaga tersebut terlalu dini dan telah menimbulkan persepsi publik yang salah terhadap arah kebijakan PPP.