Pemkab Banyuwangi Tegaskan Belum Butuh Raperda Tentang Pemberdayaan Janda

SuaraMalang.id - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Banyuwangi Henik Setyorini menegaskan hingga kini belum membutuhkan suatu aturan tersendiri terkait tentang pemberdayaan janda di daerah.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, Basir Khadim mewacanakan Raperda tentang Pemberdayaan Janda. Meski masih sekedar wacana, namun sikap tersebut menuai perdebatan.

Rencananya, isi Raperda Janda akan mengatur dan mengarahkan semua persoalan yang sedang dilanda janda-janda. Mulai dari peningkatan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga upaya memperjuangkan hak dan kesejahteraan keluarga.

Program-program pemberdayaan sekaligus pengembangan SDM para perempuan dan janda-janda telah berjalan setiap tahun tanpa adanya sebuah aturan tersendiri, ini sebagai bukti pemerintah daerah juga tengah memberikan sebuah perhatian kepada para perempuan.

"Tidak perlu terlalu tersendiri, karena sudah menjadi program kami pemberdayaan perempuan dan perempuan kepala keluarga," kata Henik Setyorini, Rabu (1/6/2022).

Program pemberdayaan yang digencarkan Pemkab Banyuwangi meliputi pelatihan-pelatihan, pengembangan UMKM dan selebihnya, semua akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para perempuan-perempuan hebat tersebut.

"Ada pelatihan menjahit, pembuatan jamu, hantaran pengantin dan masih banyak lagi. Ini kami sesuaikan dengan passion mereka. Tidak kami tentukan sendiri. Karena kalau dipaksakan, ya tidak jadi nantinya," ujarnya.

Di Banyuwangi, lanjut dia, memang banyak wanita menjanda dan memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menghidupi anak-anaknya, dengan program-program yang telah bergulir diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya.

"Kalau perempuan kepala keluarga itu biasanya kami sebut peka," cetusnya.

Baca Juga: Politisi PDIP Sebut Tak Penting Wacana Perda Tentang Janda di Banyuwangi

Kontributor: Achmad Hafid Nurhabibi