SuaraMalang.id - Kurang lebih 52 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) Malang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar alun-alun tugu Malang, Senin (21/3/2022).
Puluhan mahasiswa itu menyuarakan suara saudara-saudaranya di Papua. Mereka menolak rencana pemerintah yang akan memekarkan Papua menjadi lima provinsi, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan dua provinsi sebelumnya, Provinsi Papua dan Papua Barat.
Koordinator aksi, Warius Wilil menjelaskan penolakan itu karena pemerintah dinilai tidak menyosialisasikan rencana pemekeran itu terhadap masyarakat Papua di sana. Hal itu pun dinilai menyalahi prosedur dalam melakukan pemekaran wilayah.
"Yang pertama pemekaran daerah ini kan tidak sesuai prosedur. Dia atau pemerintah harus sosialisasi ke masyarakat bahwa wilayah itu layak dimekarkan sebagai provinsi atau tidak. Kabupatennya berapa distriknya berapa desanya berapa begitu. Seharusnya itu dilakukan. Tapi selama ini tidak ada sosialisasi," kata dia di tengah aksi, Senin (21/3/2022).
Baca Juga: Pandemi Mereda Keringanan Uang Kuliah Dicabut, Mahasiswa Unikama Malang Demo Rektorat
Warius berpendapat, rencana pemekaran wilayah itu ditolak oleh 100 persen masyarakat Papua.
Alasan masyarakat menolak itu, karena nantinya lahan pertanian akan hilang. Lahan pertanian akan digantikan perkantoran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi baru di sana.
"Padahal masyarakat Papua ini mayoritas merupakan petani. Nanti ditakutkan ada Batalyon, Polda, dan kantor forkopimda lah. Lah ini lahan pertanian pasti hilang dengan pembangunan gedung-gedung itu. Padahal masyarakat Papua ini kebanyakan adalah petani," ujarnya.
Dia pun tidak mengelak bahwa nantinya akan ada perusahaan atau investor masuk ke pemekaran provinsi itu.
Namun, keuntungan dari pembangunan-pembangunan perusahaan atau investor di sana, tidak akan berimbas ke masyarkat sekitar.
Hal ini pun berdasarkan pengalaman tambang emas PT Freeport Indonesia. Selama ini tambang itu dinilainya tidak mensejahterakan warga sekitar.
"Jadi menurut saya ini nantinya pembangunan ini berdasarkan kepentingan arahnya. Masyarakat sekitar tidak ada manfaat dari pembangunan itu. Oleh karena itu masyarakat Papua menolak 100 persen," katanya menegaskan.
Kontributor : Bob Bimantara Leander
Berita Terkait
-
Pandemi Mereda Keringanan Uang Kuliah Dicabut, Mahasiswa Unikama Malang Demo Rektorat
-
Majelis Rakyat Papua: Sampai Tuhan Yesus Datang, Warga Intan Jaya Tegas Tolak Tambang Emas Blok Wabu!
-
Akhirnya Terkuak, Mayat Misterius Kakek-kakek di Pinggir Sungai Tegalsari Banyuwangi
-
Crazy Rich Malang Ternyata Pernah Jadi Tersangka Kasus Penjiplakan Wadah Kosmetik, Kasusnya Belum Tuntas
-
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Kebun Sengon Malang, Sudah Tiga Tahun Tinggal di Gubuk
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah Desain Timeless: Enak Dilihat Sepanjang Waktu, Mulai Rp 30 Jutaan
- Pemain Keturunan Rp 312,87 Miliar Juara EFL Masuk Radar Tambahan Timnas Indonesia untuk Ronde 4
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Mesin Diesel Harga di Bawah Rp100 Juta
- Selamat Tinggal Mees Hilgers, Penggantinya Teman Dean James
- 5 Alasan Honda Supra X 125 Old Masih Diminati, Lengkap dengan Harga Bekas Terbaru Juni 2025
Pilihan
-
Daftar Rekomendasi Mobil Bekas Favorit Keluarga, Kabin Lapang Harga di Bawah Rp80 Juta
-
6 Mobil Bekas Kabin Luas Bukan Toyota, Harga di Bawah Rp80 Juta Pas Buat Keluarga!
-
3 Mobil Toyota Bekas di Bawah Rp80 Juta: Kabin Lapang, Hemat Bensin dan Perawatan
-
Catatan Liputan Suara.com di Jepang: Keajaiban Tas, Uang dan Paspor Hilang Kembali ke Pemilik
-
Proyek Rp1,2 Triliun Kerap Bermasalah, Sri Mulyani Mendadak Minta Segera Diperbaiki
Terkini
-
UMM Diserbu 2000 Mahasiswa Asing dari 62 Negara dari Program Sarjana Hingga Doktoral
-
Setop Ketergantungan Beras, DPRD Jatim Gaungkan Tanaman Alternatif demi Kedaulatan Pangan
-
Masih Aktif, Saldo DANA Kaget Untuk Hari Ini Bantu Kamu Supaya Ngirit
-
Jangan Sampai Kelewatan! DANA Kaget Rp475 Ribu Menantimu di 3 Link Ini
-
Warga Dau Malang Dihebohkan dengan Kasus Dugaan Penculikan Anak