SuaraMalang.id - Kurang lebih 52 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) Malang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar alun-alun tugu Malang, Senin (21/3/2022).
Puluhan mahasiswa itu menyuarakan suara saudara-saudaranya di Papua. Mereka menolak rencana pemerintah yang akan memekarkan Papua menjadi lima provinsi, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan dua provinsi sebelumnya, Provinsi Papua dan Papua Barat.
Koordinator aksi, Warius Wilil menjelaskan penolakan itu karena pemerintah dinilai tidak menyosialisasikan rencana pemekeran itu terhadap masyarakat Papua di sana. Hal itu pun dinilai menyalahi prosedur dalam melakukan pemekaran wilayah.
"Yang pertama pemekaran daerah ini kan tidak sesuai prosedur. Dia atau pemerintah harus sosialisasi ke masyarakat bahwa wilayah itu layak dimekarkan sebagai provinsi atau tidak. Kabupatennya berapa distriknya berapa desanya berapa begitu. Seharusnya itu dilakukan. Tapi selama ini tidak ada sosialisasi," kata dia di tengah aksi, Senin (21/3/2022).
Warius berpendapat, rencana pemekaran wilayah itu ditolak oleh 100 persen masyarakat Papua.
Alasan masyarakat menolak itu, karena nantinya lahan pertanian akan hilang. Lahan pertanian akan digantikan perkantoran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi baru di sana.
"Padahal masyarakat Papua ini mayoritas merupakan petani. Nanti ditakutkan ada Batalyon, Polda, dan kantor forkopimda lah. Lah ini lahan pertanian pasti hilang dengan pembangunan gedung-gedung itu. Padahal masyarakat Papua ini kebanyakan adalah petani," ujarnya.
Dia pun tidak mengelak bahwa nantinya akan ada perusahaan atau investor masuk ke pemekaran provinsi itu.
Namun, keuntungan dari pembangunan-pembangunan perusahaan atau investor di sana, tidak akan berimbas ke masyarkat sekitar.
Baca Juga: Pandemi Mereda Keringanan Uang Kuliah Dicabut, Mahasiswa Unikama Malang Demo Rektorat
Hal ini pun berdasarkan pengalaman tambang emas PT Freeport Indonesia. Selama ini tambang itu dinilainya tidak mensejahterakan warga sekitar.
"Jadi menurut saya ini nantinya pembangunan ini berdasarkan kepentingan arahnya. Masyarakat sekitar tidak ada manfaat dari pembangunan itu. Oleh karena itu masyarakat Papua menolak 100 persen," katanya menegaskan.
Kontributor : Bob Bimantara Leander
Berita Terkait
-
Pandemi Mereda Keringanan Uang Kuliah Dicabut, Mahasiswa Unikama Malang Demo Rektorat
-
Majelis Rakyat Papua: Sampai Tuhan Yesus Datang, Warga Intan Jaya Tegas Tolak Tambang Emas Blok Wabu!
-
Akhirnya Terkuak, Mayat Misterius Kakek-kakek di Pinggir Sungai Tegalsari Banyuwangi
-
Crazy Rich Malang Ternyata Pernah Jadi Tersangka Kasus Penjiplakan Wadah Kosmetik, Kasusnya Belum Tuntas
-
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Kebun Sengon Malang, Sudah Tiga Tahun Tinggal di Gubuk
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
22 Siswa Diduga Keracunan Menu MBG, SMK Kesehatan Adi Husada Malang Diliburkan
-
Bocah 10 Tahun di Malang Tewas Dibekap Perampok, Pelaku Residivis yang Kenal Keluarga Korban
-
Angin Kencang Sapu Atap 18 Rumah di Singosari Malang, Kerugian Capai Rp60 Juta
-
Rumah Disatroni Perampok, Bocah 10 Tahun di Malang Tewas dengan Tangan Terikat
-
Jerat Utang Rp900 Ribu Membengkak Rp12 Juta: Wanita di Malang Dipaksa Layani Pria Hidung Belang