SuaraMalang.id - Kurang lebih 52 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) Malang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar alun-alun tugu Malang, Senin (21/3/2022).
Puluhan mahasiswa itu menyuarakan suara saudara-saudaranya di Papua. Mereka menolak rencana pemerintah yang akan memekarkan Papua menjadi lima provinsi, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan dua provinsi sebelumnya, Provinsi Papua dan Papua Barat.
Koordinator aksi, Warius Wilil menjelaskan penolakan itu karena pemerintah dinilai tidak menyosialisasikan rencana pemekeran itu terhadap masyarakat Papua di sana. Hal itu pun dinilai menyalahi prosedur dalam melakukan pemekaran wilayah.
"Yang pertama pemekaran daerah ini kan tidak sesuai prosedur. Dia atau pemerintah harus sosialisasi ke masyarakat bahwa wilayah itu layak dimekarkan sebagai provinsi atau tidak. Kabupatennya berapa distriknya berapa desanya berapa begitu. Seharusnya itu dilakukan. Tapi selama ini tidak ada sosialisasi," kata dia di tengah aksi, Senin (21/3/2022).
Baca Juga: Pandemi Mereda Keringanan Uang Kuliah Dicabut, Mahasiswa Unikama Malang Demo Rektorat
Warius berpendapat, rencana pemekaran wilayah itu ditolak oleh 100 persen masyarakat Papua.
Alasan masyarakat menolak itu, karena nantinya lahan pertanian akan hilang. Lahan pertanian akan digantikan perkantoran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi baru di sana.
"Padahal masyarakat Papua ini mayoritas merupakan petani. Nanti ditakutkan ada Batalyon, Polda, dan kantor forkopimda lah. Lah ini lahan pertanian pasti hilang dengan pembangunan gedung-gedung itu. Padahal masyarakat Papua ini kebanyakan adalah petani," ujarnya.
Dia pun tidak mengelak bahwa nantinya akan ada perusahaan atau investor masuk ke pemekaran provinsi itu.
Namun, keuntungan dari pembangunan-pembangunan perusahaan atau investor di sana, tidak akan berimbas ke masyarkat sekitar.
Hal ini pun berdasarkan pengalaman tambang emas PT Freeport Indonesia. Selama ini tambang itu dinilainya tidak mensejahterakan warga sekitar.
"Jadi menurut saya ini nantinya pembangunan ini berdasarkan kepentingan arahnya. Masyarakat sekitar tidak ada manfaat dari pembangunan itu. Oleh karena itu masyarakat Papua menolak 100 persen," katanya menegaskan.
Kontributor : Bob Bimantara Leander
Berita Terkait
-
Persiapan Matang, KPU Kota Malang Gelar Simulasi untuk Kelancaran Pilkada
-
Sultan Andara vs Crazy Rich Malang, Adab Raffi Ahmad ke Rumah Rp60 M Momo Geisha Jadi Omongan
-
Suami Momo Geisha Ternyata Bos Besar, Pantas Enteng Hadiahkan Lapangan Futsal Berstandar FIFA
-
Mahasiswa-Masyarakat Papua Gelar Aksi Tolak Transmigrasi dan PSN
-
Sukses Digelar! Workshop Suara.com dan UAJY di 3 Kota Diikuti 150 Lebih Digital Creator
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
-
Investigasi Kekerasan di Paser: Polisi dan Tokoh Adat Serukan Kedamaian
-
Nyawa Masyarakat Adat Paser Melayang, Massa Demo Minta Pj Gubernur dan Kapolda Kaltim Dicopot
-
Komersialisasi Bandara IKN Tunggu Revisi Perpres 131/2023, Kata Wamenhub Suntana
Terkini
-
Pernyataan Penuh Arti: Mas Gum Sampaikan Maaf di Debat Terakhir, Apa Maksudnya?
-
Kris Dayanti-Kresna Dewanata Tawarkan Program Pembangunan Hijau
-
Firhando Gumelar-Rudi Sampaikan 4 Jurus Jitu Selesaikan Masalah di Kota Batu
-
Pengangguran Jadi Masalah di Kota Batu, Cawali Nurochman Siapkan Strategi Khusus
-
Firhando Gumelar Bertemu Tokoh Katolik Kota Batu: Kami Ingin Jadi Wali Kota Semua Umat Beragama