Langgar Prokes, Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Dihukum Penundaan Kenaikan Pangkat

SuaraMalang.id - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso Sugiono Eksantoso  dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat. Hukuman berdasar hasil sidang kode etik itu buntut kasus dangdutan melanggar protokol kesehatan (prokes).

Sugiono terbukti melanggar protokol kesehatan Covid-19 dan telah mendapatkan sanksi Tipiring (tindak pidana ringan).

Menjelis kode etik yang diketuai oleh Asisten Administrasi Umum Pemkab Bondowoso, Wawan Setiawan mengatakan, bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin tingkat sedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang displin PNS dan dijatuhi sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Disampaikan juga, bahwa dasar penjatuhan jenis sanksi disiplin dimaksud dilakukan sesuai ketentuan pasal 45 angka 3 PP Nomor 94 tahun 2021. Adapun untuk pengenaan sanksi tingkat sedang pelaksanaannya masih mengacu pada PP 53 tahun 2010.

"Surat keputusan Majelis Kode Etik dan keputusan sanksi disiplin sudah diserahkan oleh bapak Pj Sekretaris Daerah yang bertindak untuk dan atas nama bupati Bondowoso," ujar Wawan Setiawan mengutip dari TIMESIndonesia jaringan Suara.com, Sabtu (9/10/2021).

Ketua majelis kode etik, Wawan Setiawan mengatakan, sidang kode etik dilaksanakan secara hati-hati, cermat dan transparan. Serta mempertimbangkan banyak aspek sesuai dengan jenis dan bobot pelanggaran. 

"Majelis kode etik juga sudah memberikan ruang pembelaan yang cukup bagi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," jelasnya.

Adapun beberapa hal yang meringankan kata dia, antara lain bahwa selama persidangan yang bersangkutan berperilaku sopan dan kooperatif. Serta belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

"Perbuatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan pokok. Sedang kegiatan pokoknya adalah pembinaan dengan selingan bernyanyi untuk menghilangkan kejenuhan pada sesi akhir kegiatan," paparnya.

Baca Juga: Anggaran Baju Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Bondowoso Tembus Rp 285 Juta

Menurutnya, laporan hasil audit dengan tujuan tertentu dari Inspektorat Kabupaten Bondowoso terkait pelanggaran kode etik PNS, juga menjadi salah satu pertimbangan Majelis Kode Etik. 

"Selain terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik, terhadap Kadisdikbud, Majelis Kode Etik juga merekomendasikan sanksi disiplin karena yang bersangkutan terbukti melalaikan salah satu kewajiban sebagai PNS," jelasnya.

Seperti diberitakan, terkait dugaan pelanggaran kode etik PNS, bupati membentuk majelis etik. Setelah melakukan pemeriksaan secara maraton sejak 27 September lalu majelis kode etik akhirnya merekomendasikan sanksi bagi yang bersangkutan. 

Mejelis kode etik sudah meminta keterangan dari setidaknya 19 orang saksi yang mengetahui peristiwanya. Atas dasar itu, Kadisdikbud dinyatakan  sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

Dalam release resmi yang disampaikan oleh Bupati Bondowoso Salwa Arifin, berdasarkan hasil pemeriksaan majelis kode etik, bupati menyatakan bahwa Kadisdikbud telah melanggar kode etik PNS.