SuaraMalang.id - DPRD Jember terus menyelisik anggaran Covid-19 yang dicurigai bermasalah. Terbaru, legislatif menemukan anggaran fantastis pengadaan katering mencapai Rp 8,216 miliar.
Anggaran miliaran rupiah untuk katering itu diungkap Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Ia menyebut ada delapan perusahaan berbadan hukum CV (Commanditaire Vennootschap) yang menjadi rekanan pengadaan katering.
Rinciannya, enam perusahaan menangani katering untuk warga lanjut usia, satu perusahaan menangani katering untuk rapid tes santri, dan satu perusahaan untuk menangani katering klien di karantina Jember Sport Garden.
Anggaran tertinggi, lanjut dia, yakni jasa katering untuk lansia sebesar Rp 3,271 miliar dan terendah Rp 252 juta. Sementara untuk katering klien pasien karantina di Stadion Jember Sport Garden sebesar Rp 347,650 juta. Seluruh proyek itu diambil dari APBD 2020 atau semasa pemerintahan Bupati Jember Faida.
Baca Juga: Bupati Jember Wacanakan Pemindahan Pusat Pemerintahan
“Ada yang Rp 3,271 miliar, ada yang Rp 1,964 miliar. Ini tentu perlu ditelusuri oleh Panitia Khusus Covid DPRD Jember untuk mengetahui apakah ada permainan atau tidak. Pansus akan menindaklanjuti,” katanya, dikutip dari beritajatim.com media jejaring suara.com, Senin (15/3/2021).
Ia menambahkan, terungkap juga berdasar hasil audit rutin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), delapan rekanan itu ternyata menunggak pajak restoran sebesar Rp 821.613.700.
Padahal, menurutnya, berdasar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, katering merupakan salah satu objek pajak restoran. Pajak restoran termasuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, dan setiap perusahaan itu seharusnya membayar pajak restoran sebesar 10 persen dari nilai pembayaran yang diterima.
Meski terbit surat keputusan nomor 188.45/36/1.12/2020 tentang Pengurangan Pajak Daerah untuk Periode Keadaan Tanggap Darurat Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember. Namun, kebijakan itu tidak berlaku untuk usaha katering.
Sementara itu, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember, David Handoko Seto mengatakan, tunggakan pajak harus diselesaikan rekanan sesuai regulasi yang berlaku.
Baca Juga: Terungkap! Kejaksaan Mandek Tengah Jalan Awasi Anggaran Covid-19 Jember
“Kalau dalam regulasi mengisyaratkan harus dibayar ya harus dibayar. Kalau tidak, delapan rekanan itu akan kami masukkan daftar hitam (untuk direkomendasikan) agar tidak diberi pekerjaan pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Jika tidak, lanjut David, rekanan lainnya akan menganggap remeh aturan tersebut.
“Akan ada banyak rekanan melakukan hal yang sama. Menganggap ini tidak penting dan tidak wajib. Kami akan mengacu regulasinya,” katanya.
Pansu, masih kata dia, akan segera mengundang pihak-pihak terkait, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani.
“Kami juga menemukan di lapangan banyak proyek wastafel dikerjakan asal-asalan,” kata David.
Berita Terkait
-
Ivar Jenner Dapat Suntikan Semangat, Rombongan Keluarga Besar dari Jember Datang ke Stadion GBK
-
Stasiun Balung, Jejak Warisan Kolonial yang Pernah Ramai Kini Terbengkalai
-
Mengenal Pegon, Kendaraan Tradisional Mirip Pedati yang Ada di Ambulu Jember
-
Warga Jember Heboh Isu Tuyul Merajalela, Ulama Bilang Begini
-
Warga Jember Salahkan Tuyul Imbas Sering Kehilangan Uang, Camat Khawatir Disusupi Kepentingan Politik
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Pernyataan Penuh Arti: Mas Gum Sampaikan Maaf di Debat Terakhir, Apa Maksudnya?
-
Kris Dayanti-Kresna Dewanata Tawarkan Program Pembangunan Hijau
-
Firhando Gumelar-Rudi Sampaikan 4 Jurus Jitu Selesaikan Masalah di Kota Batu
-
Pengangguran Jadi Masalah di Kota Batu, Cawali Nurochman Siapkan Strategi Khusus
-
Firhando Gumelar Bertemu Tokoh Katolik Kota Batu: Kami Ingin Jadi Wali Kota Semua Umat Beragama