SuaraMalang.id - DPRD Jember terus menyelisik anggaran Covid-19 yang dicurigai bermasalah. Terbaru, legislatif menemukan anggaran fantastis pengadaan katering mencapai Rp 8,216 miliar.
Anggaran miliaran rupiah untuk katering itu diungkap Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Ia menyebut ada delapan perusahaan berbadan hukum CV (Commanditaire Vennootschap) yang menjadi rekanan pengadaan katering.
Rinciannya, enam perusahaan menangani katering untuk warga lanjut usia, satu perusahaan menangani katering untuk rapid tes santri, dan satu perusahaan untuk menangani katering klien di karantina Jember Sport Garden.
Anggaran tertinggi, lanjut dia, yakni jasa katering untuk lansia sebesar Rp 3,271 miliar dan terendah Rp 252 juta. Sementara untuk katering klien pasien karantina di Stadion Jember Sport Garden sebesar Rp 347,650 juta. Seluruh proyek itu diambil dari APBD 2020 atau semasa pemerintahan Bupati Jember Faida.
Baca Juga: Bupati Jember Wacanakan Pemindahan Pusat Pemerintahan
“Ada yang Rp 3,271 miliar, ada yang Rp 1,964 miliar. Ini tentu perlu ditelusuri oleh Panitia Khusus Covid DPRD Jember untuk mengetahui apakah ada permainan atau tidak. Pansus akan menindaklanjuti,” katanya, dikutip dari beritajatim.com media jejaring suara.com, Senin (15/3/2021).
Ia menambahkan, terungkap juga berdasar hasil audit rutin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), delapan rekanan itu ternyata menunggak pajak restoran sebesar Rp 821.613.700.
Padahal, menurutnya, berdasar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, katering merupakan salah satu objek pajak restoran. Pajak restoran termasuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, dan setiap perusahaan itu seharusnya membayar pajak restoran sebesar 10 persen dari nilai pembayaran yang diterima.
Meski terbit surat keputusan nomor 188.45/36/1.12/2020 tentang Pengurangan Pajak Daerah untuk Periode Keadaan Tanggap Darurat Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember. Namun, kebijakan itu tidak berlaku untuk usaha katering.
Sementara itu, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember, David Handoko Seto mengatakan, tunggakan pajak harus diselesaikan rekanan sesuai regulasi yang berlaku.
Baca Juga: Terungkap! Kejaksaan Mandek Tengah Jalan Awasi Anggaran Covid-19 Jember
“Kalau dalam regulasi mengisyaratkan harus dibayar ya harus dibayar. Kalau tidak, delapan rekanan itu akan kami masukkan daftar hitam (untuk direkomendasikan) agar tidak diberi pekerjaan pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.
- 1
- 2
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Rekomendasi Mobil Bekas Murah Tipe MPV Mei 2025: 7-Seater Harga Mulai Rp30 Jutaan, Pajak Miring
- 3 Pihak Blak-blakan Beri Dukungan untuk Yuran Fernandes, Komdis PSSI Revisi Hukuman
- Rekomendasi 5 Mobil Bekas Murah Meriah untuk Ibu Muda yang Super Aktif! Mulai 65 Jutaan
- Olla Ramlan Resmi Umumkan Lepas Hijab: Pilihan Terbaik Bukan yang Bikin Kita Nyaman
- 10 Pemain Keturunan Bisa Dinaturalisasi Demi Timnas Indonesia Lolos Olimpiade 2028
Pilihan
-
7 Rekomendasi Mobil Matic Bekas di Bawah Rp30 Juta, Murah Tetap Berkelas
-
Hasil BRI Liga 1: Semen Padang Imbang, Dua Degradasi Ditentukan di Pekan Terakhir!
-
Pantas Dipanggil ke Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Kirim Whatsapp Ini ke Ramadhan Sananta
-
BREAKING NEWS! Kaesang Pangarep Kirim Isyarat Tinggalkan Persis Solo
-
Danantara Mau Suntik Modal ke Garuda Indonesia yang 'Tergelincir' Rugi Rp1,2 Triliun
Terkini
-
BRI Lewat BRILiaN Dorong UMKM Hargobinangun Yogyakarta Jadi Motor Ekonomi Desa
-
BRImo FSTVL 2024 Jadi Ajang Apresiasi pada Nasabah, Sekaligus Wujudkan Inklusi Keuangan
-
BRI Mengedepankan Prinsip Pertumbuhan yang Selektif untuk Menjaga Kualitas Kredit Berkelanjutan
-
Kecelakaan di Bromo: Jip Masuk Jurang, Wisatawan Asal Korea Selatan Jadi Korban
-
Holding Ultra Mikro BRI Dorong Inklusi Keuangan 182 Juta Nasabah Tabungan