Sementara itu, jadwal pelaksanaan SPMB dimulai dari pendaftaran pada 5 – 10 Mei 2025, disusul verifikasi dan validasi data 19 – 24 Mei 2025. Penetapan peserta didik oleh dewan guru dijadwalkan pada 26 Mei, pengumuman hasil 28 Mei, dan daftar ulang 31 Mei 2025.
Pihaknya berpesan kepada dinas pendidikan untuk melakukan verifikasi ketat terhadap jalur afirmasi. Seperti memiliki kartu resmi dari program bantuan pemerintah PKH. SKTM dari pemerintah desa tidak lagi diterima karena dinilai tidak relevan.
“Untuk bisa diverifikasi jalur afirmasi harus masuk di data pemerintah dan program seperti PKH, karena SKTM sering kurang relevan jadi kita pastikan ditolak jika hanya pakai surat itu,” ungkapnya.
SPMB untuk SDN dilakukan secara offline, sedangkan SMPN diselenggarakan secara online melalui laman resmi www.malangkab.spmb.id yang dapat diakses mulai awal Mei.
Baca Juga:Zonasi PPDB Diusulkan Hapus, Bupati Malang Siap Lobi Kemendikbud
Penerimaan Murid Baru (PMB) merupakan sebuah proses krusial dalam siklus pendidikan. Ia menjadi gerbang awal bagi peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bahkan memulai perjalanan akademiknya. Lebih dari sekadar proses administratif, PMB yang efektif dan transparan menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berkeadilan.
Dahulu, proses PMB seringkali diwarnai dengan antrean panjang, berkas-berkas fisik yang menumpuk, dan potensi kurangnya transparansi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, sistem PMB mengalami transformasi signifikan. Pemanfaatan platform digital telah membawa efisiensi, kemudahan akses, dan akuntabilitas yang lebih baik. Calon siswa dan orang tua kini dapat mengakses informasi, mendaftar, mengunggah dokumen, hingga melihat hasil seleksi secara daring.
Di Indonesia, sistem PMB terus mengalami penyempurnaan. Kebijakan zonasi, misalnya, merupakan upaya untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi disparitas antar sekolah. Pemanfaatan platform PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) secara daring di berbagai daerah juga menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
- 1
- 2
