Mahfud MD: Status Opini WTP Tidak Menjamin Terbebas dari Korupsi

Papua mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena WTP. WTP itu bukan menjamin tidak adanya korupsi

Galih Priatmojo
Jum'at, 23 September 2022 | 16:29 WIB
Mahfud MD: Status Opini WTP Tidak Menjamin Terbebas dari Korupsi
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada saat memberikan keterangan kepada media usai melakukan kunjungan kerja di Universitas Islam Malang (Unisma), di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (23/9/2022). (ANTARA/Vicki Febrianto)

SuaraMalang.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin sebuah daerah atau lembaga terbebas dari kasus korupsi.

Mahfud MD, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan seperti di wilayah Provinsi Papua yang mendapatkan Opini WTP delapan kali berturut-turut ternyata tidak menjamin bebasnya wilayah itu dari praktik korupsi dengan ditetapkannya Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka.

"Papua mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena WTP. WTP itu bukan menjamin tidak adanya korupsi," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan selama ini di lembaga-lembaga atau daerah yang terjerat kasus korupsi juga memperoleh status WTP dari Kementerian Keuangan. Ada sejumlah contoh lembaga yang terjerat kasus korupsi meskipun mengantongi status WTP.

Baca Juga:Hasnaeni Moein Si Wanita Emas, dari Sinetron Saras 008, Sempat Jadi Pasangan Saiful Jamil hingga Viral karena Kasus Korupsi

Menurut dia, saat dirinya memimpin Mahkamah Konstitusi (MK) dan mendapatkan status WTP sebanyak belasan kali, ternyata masih ditemukan tindak pidana korupsi.

"Saya memimpin MK, itu sampai sekarang sudah belasan kali WTP. Tapi koruptornya ada dua, jadi WTP (tetap) ada korupsinya," katanya.

Ia menambahkan status Opini WTP itu sesungguhnya merupakan kesesuaian transaksi yang dimasukkan dalam laporan keuangan. Ada sejumlah hal yang perlu dicermati meskipun sebuah lembaga atau daerah mendapatkan status WTP, namun tetap ada tindak pidana korupsi.

Salah satu jenis transaksi yang bisa mendapatkan opini WTP namun sesungguhnya merupakan tindak pidana korupsi adalah adanya kick back atau pengembalian uang dalam jumlah tertentu kepada sejumlah oknum setelah transaksi dalam pembukuan dilakukan, katanya.

"Kontrak sudah benar, pembukuan benar, kemudian ada kick back. Jadi misalnya membangun gedung Rp500 miliar, kemudian dikembalikan Rp50 miliar (tidak tercatat). Itu ketahuan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya.

Baca Juga:Dijemput Paksa Kejaksaan hingga Viral di Medsos, Ini Sepak Terjang Wanita Emas, Politikus yang Tersandung Kasus Korupsi

Pada Juni 2022, Provinsi Papua mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan 2021 dan merupakan yang ke-8 kali secara berturut-turut. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa opini WTP tersebut merupakan kerja keras seluruh pihak.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 September 2022 menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi. KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada Gubernur Papua tersebut untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (26/9).

Sebelumnya, KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai saksi pada 12 September 2022. Namun, saat itu Lukas tidak memenuhi panggilan untuk datang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. [ANTARA]

News

Terkini

tabloid berisi prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebar di sejumlah masjid di Malang

News | 14:11 WIB

Khofifah menyebut, sebagai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, hal paling krusial yang harus dipahami sekolah adalah bentuk kekerasan serta dampaknya.

News | 11:55 WIB

Empat orang tewas dalam kecelakaan maut sebuah truk tangki BBM di simpang tiga lampu merah Sukowidi Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Banyuwangi.

News | 11:00 WIB

Palet warna yang dipakai terdiri dari hitam, putih, perak berkilau dengan sentuhan motif leopard.

News | 10:36 WIB

Kecelakaan beruntun lima kendaraan di Tol Malang - Pandaan ternyata menewaskan satu orang. Kecelakaan ini terjadi di kilometer 76 di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur.

News | 10:16 WIB

Malang nian dialami Dinda Afifahsari (21), warga Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Ia tewas dalam kecelakaan tungal di Jalan Malang-Surabaya, Minggu (25/09/2022).

News | 09:30 WIB

Masyarakat perlu cukup beristirahat, rutin berolahraga, dan memastikan mengelola stres dengan baik.

News | 09:28 WIB

Lima kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas Jalan Tol Malang-Pandaan KM-77, Minggu (25/9/2022) petang.

News | 08:59 WIB

Pencarian akan difokuskan di sekitar Petilasan Brawijaya.

News | 08:33 WIB

Viral rumah warga retak-retak gegara sound system karnavalan mewarnai pemberitaan kemarin, Minggu (25/09/2022).

News | 08:32 WIB

Masyarakat Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tak sedikit yang menggandrungi karnaval yang menggunakan Sound System.

News | 19:49 WIB

Kecelakaan maut terjadi di lampu merah Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Minggu (25/9/2022) sekitar pukul 12.00 WIB.

News | 19:32 WIB

Selain itu, Hasto juga membantah bahwa alat kontrasepsi dapat mempengaruhi gairah seksual seseorang.

News | 18:58 WIB

Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban.

News | 17:45 WIB
Tampilkan lebih banyak