SuaraMalang.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dibuat bingung dengan kelangkaan minyak goreng di wilayahnya. Padahal ia mengemukakan, selama ini tidak ada kekurangan produksi bahan pokok tersebut.
Ia mengemukakan, berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukannya di lapangan, tidak ada pabrik minyak goreng yang mengurangi kapasitas produksi bulanannya.
Bahkan, ia menyebut jika kebutuhan per bulan di Provinsi Jatim sebanyak 59 ribu ton, angka tersebut masih di bawah total produksi per bulan yang mencapai 63 ribu ton.
"Karena hitung-hitungan matematikanya Jatim surplus, tapi di lapangan, minyak goreng langka dan harganya tidak stabil," katanya seperti dikutip Timesindonesia.co.id-jaringan Suara.com di Probolinggo Minggu (6/3/2022).
Baca Juga:Gubernur Khofifah Masih Kebingungan Kenapa Minyak Goreng Langka di Jatim: Harusnya Surplus..
Khofifah meminta warganya untuk tenang dan tidak melakukan aksi borong atau panic buying. Menurutnya, justru sikap tersebut yang mendorong kelangkaan minyak goreng di pasaran.
"Jadi tidak perlu melakukan pembelian berlebih dengan cara mengajak anak, suami atau istri, dan saudara untuk membeli minyak goreng dengan jumlah tidak wajar. Beli sewajarnya saja sesuai kebutuhan," ujarnya.
Dikemukakannya, selama tiga hari berturut-turut mulai Jumat-Minggu (4-6/3/2022), Pemprov Jatim menggelontorkan 2,7 juta liter minyak goreng, baik curah dan premium ke pasar-pasar tradisional.
"Masih akan didistribusikan kembali sebanyak 1.042 ton minyak goreng atau sejumlah 1.146.200 liter. Sehingga total kurang lebih 3,8 juta liter minyak yang didistribusikan ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur," katanya.
Sisanya, secara berkelanjutan akan didistribusikan ke setiap daerah sesuai kebutuhan.
"Begitu pula dengan rencana kedatangan migor minggu ini secepatnya akan kami distribusikan. Mengingat titiknya memang banyak dan harus disupport sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten maupun kota di Jatim," tambahnya.
Baca Juga:Kemendag Klaim Produksi Minyak Goreng Sudah Dekat Kebutuhan
Lebih lanjut, Politisi PKB ini menjelaskan, jika pendistribusian minyak goreng dilakukan dengan tidak langsung menyasar konsumen.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk turut membantu pedagang pasar tradisional yang juga mengalami kesulitan mencari pasokan minyak goreng dengan harga wajar. Ia juga menambahkan, dengan melakukan penyaluran kepada para pedagang maka akan memberikan dampak keberlanjutan yang lebih luas.
"Pedagang akan memperoleh pasokan minyak goreng yang terjangkau sehingga dapat menjalankan usahanya, konsumen juga dapat membeli produk dengan harga yang wajar,” katanya.
