SuaraMalang.id - Asesmen level PPKM untuk Kota Malang ternyata sempat membingungkan Wali Kota Sutiaji. Sebab versi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) berbeda.
Kondisi itu, kata dia, bahkan membingungkan seluruh masyarakat Malang. Ia sendiri mengaku sempat protes kepada pemerintah pusat terkait asesmen penentuan level PPKM tersebut.
"Saya kemarin protes, sampai masyarakat kita juga bingung. Asesmen dari Kemenkes itu kan mestinya kita masuk Level 2 yang mau masuk ke Level 1, hanya kekurangan capaian vaksinasi saja," ujar Sutiaji, seperti dikutip dari timesindonesia.co.id, jejaring media suara.com, Minggu (10/10/2021).
Perlu diketahui, dari asesmen Kemenkes RI, Kota Malang memang saat ini telah berada di PPKM Level 2 dengan target capaian yang telah terpenuhi, salah satunya dalam capaian vaksinasi menuju Herd Immunity.
Namun, melalui asesmen Inmendagri di perpanjangan PPKM hingga 18 Oktober 2021 mendatang, Kota Malang sendiri masih masuk dalam PPKM Level 3, termasuk juga se Malang Raya.
Baca Juga:Shandy Purnamasari Pecahkan Rekor Dapat Tas Termahal di Kalangan Artis?
Melihat kondisi perbedaan ini, Sutiaji meminta tolong kepada pemerintah pusat untuk bisa tegas memakai penilaian asesmen level PPKM yang mana, apakah Inmendagri atau Kemenkes RI.
"Mungkin karena kita ada aglomerasi, sehingga Surabaya yang kemarin katanya Level 1 ternyata versi Inmendagri itu yang Level 1 hanya Kota Blitar saja. Kami minta tolong lah yang dipakai ini yang mana, sehingga masyarakat gak bingung. Bingungnya ya kita sudah merasa (di level tertentu)," ungkapnya.
Terlebih, kata Sutiaji, capaian vaksinasi di dosis pertama secara umum untuk Kota Malang sendiri saat ini sekitar 84 persen. Kemudian untuk capaian vaksinasi lansia sendiri telah berada di prosentase 44 persen.
"Batasan masuk ke Level 2 (asesmen Kemenkes) kan minim 40 persen (vaksin lansia) lah kita kan sudah melampaui. Kalau capaian umum sudah 84 persen dan kita sudah melampaui juga," katanya.
Sutiaji membeberkan, waktu dirinya sempat berkomunikasi dengan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, dikatakan secara tegas untuk memakai asesmen dari Kemenkes RI untuk penilaian level PPKM.
Baca Juga:Terungkap Saat Vaksinasi, 500 Warga Asli Kepanjen Malang Ternyata Belum Punya KTP dan KK
Hal ini didasari karena memang persoalan pandemi Covid-19 ini merupakan tupoksi secara keseluruhan dari Kemenkes RI.
"Kalau dulu itu pernah yang di publis kan dua juga ada dari BNPB dan Kemenkes. Pak Luhut pernag bilang, pakai Kemenkes saja, karena tusinya," ucap Wali Kota Malang menegaskan.
