Tim KPK Menggeledah Rumdin Bupati Probolinggo dan Sejumlah Tempat Lainnya

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan terkait penggeledahan tersebut.

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Kamis, 02 September 2021 | 17:00 WIB
Tim KPK Menggeledah Rumdin Bupati Probolinggo dan Sejumlah Tempat Lainnya
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kanan) bersama suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

SuaraMalang.id - Rumah dinas (Rumdin) Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari digeledah Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti penetapan tersangka kasus suap jual beli jabatan Kepala Desa tahun 2021.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan terkait penggeledahan tersebut. Dijelaskannya, selain rumah dinas Bupati Probolinggo, tim satgas juga menyisir sejumlah lokasi di Jawa Timur.

"Adapun salah satu tempat yang dilakukan upaya paksa penggeledahan yaitu rumah dinas Jabatan Bupati Probolinggo," kata Ali dikonfirmasi, Kamis (2/9/2021).

Meski demikian, Ali belum bisa menyampaikan lebih rinci terkait sejumlah barang bukti apa yang diamankan. lantaran tim masih berada di lapangan.

Baca Juga:'Jual Beli atau Upeti' Jabatan Baru Seperti Kasus Bupati Probolinggo Itu Modus Lama

"Perkembangan informasi mengenai kegiatan dimaksud, nantinya akan segera kami sampaikan kembali," imbuhnya

Sebelumnya, Bupati Puput ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama suaminya Hasan Aminudin anggota DPR RI. Serta tiga orang lainnya yakni Doddy Kurniawan ASN Camat Camat Krejengan; Muhamad Ridwan ASN Camat Paiton; dan Sumarto, ASN Pejabat Kades Karangren.

Dalam proses perkembangan penyidikan, KPK akhirnya menetapkan sebanyak 22 tersangka dalam kasus jual beli jabatan Kades.

Sedangkan 17 ASN pemerintahan Kabupaten Probolinggo yang juga sudah ditetapkan tersangka menyuap Bupati dan suaminya Hasan kini masih berada di rumah masing-masing. KPK pun sudah meminta mereka untuk menyerahkan diri ke KPK.

Untuk mengisi jabatan kepala desa, para ASN tersebut untuk menyetor masing - masing uang Rp 20 juta. Sekaligus upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta per hektar.

Baca Juga:Rontoknya Dinasti Politik Pasca OTT Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari

Adapun 17 tersangka yang belum ditangkap mereka yakni, Ali Wafa (AW); Mawardi (MW) Mashudi (MU); Maliha (MI); Mohamad Bambang (MB); Masruhen (MH); Abdul Wafi (AW); Kho'im (KO); Akhmad Saifullah (AS); Jaelani (JL); Uhar (UR); Nurul Hadi (NH); Nurul Huda (NUH); Hasan (HS); Sugito (SO); dan Samsuddin (SD).

Untuk proses penyidikan lebih lanjut, kata Alex, KPK melakukan penahanan selama 20 hari terhadap lima tersangka. Mulai dari 31 Agustus sampai 19 September 2021.

Hasan ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, Puput ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, Doddy Kurniawan Polres Jakarta Pusat, Muhammad Ridwan Rutan Polres Jakarta Selatan, dan Sumarto di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Sebelum dilakukan penahanan, lima tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan masing-masing. Untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

Sebagai pemberi suap Sumarto dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [Welly Hidayat]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini