SuaraMalang.id - Polemik proyek pembangunan Rumah Sakit BRI Medika masih berlanjut. Solidaritas Bethek Melawan (SBM) kembali menagih kejelasan perkara legalitas proyek, terutama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Seperti diberitakan, proyek rumah sakit dari PT. Mandala Bhakti Husada, perusahaan milik Yayasan Pensiunan Pegawai (YPP) BRI ini mulai dibangun Januari 2020 silam. Usut punya usut, pembangunan tanpa restu atau izin warga sekitar lokasi proyek. Hal itu kemudian menyulut protes warga dan sejumlah aktivis.
SBM kembali mendatangi Pemkot Malang meminta kejelasan terkait munculnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari proyek RS BRI Medika itu, Rabu (17/3/2021).
Perwakilan SBM, Hanif mengatakan, mulai akhir 2020 berunjuk rasa hingga kini, ekskutif belum ada solusi terkait permintaan untuk menelaah IMB yang dianggap cacat prosedur itu.
Baca Juga:Terjadi Gempa 4.0 SR di Barat Daya Kabupaten Malang
"Kalau merujuk Permen LH (Lingkungan Hidup) itu untuk memunculkan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) harus ada keterlibatan masyarakat untuk analisis dampak. Lah sampai saat ini siapa perwakilannya itu tidak tahu. Makanya kami ingin IMB itu dicabut karena dari AMDAL saja sudah cacat prosedur," kata dia.
Hanif pun menuturkan, SBM sudah melayangkan surat aduan ke Pemkot Malang. Sayangnya, bukan Wali Kota Malang Sutiaji yang menanggapi langsung.
"Kami ke pak Sekda memaparkan kerusakan minornya akibat pembangunan itu seperti kebisingan akibat pembangunan. Nah di kasus minor itu katanya Sekda dieksekusi secara langsung. Eksekusinya seperti apa kami tidak tahu itu urusan Sekda. Yang pasti kalau besok masih ada aktivitas proyek, akan ada aksi lanjutan," tutur dia.
Pada momentum itu juga, SBM juga menagih janji Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika untuk mempertemukan warga terdampak dengan kontraktor yang bertanggung jawab di pembangunan rumah sakit.
"Tapi angin surga saja itu. Dulu katanya mau jadi kado tahun baru. Katanya mau dipertemukan dengan PT dan duduk bareng. Tapi hingga kini belum ada kejelasan," kata dia.
Baca Juga:Kepincut Pisang Dampit Malang, Gubernur Khofifah Beri Nama Ini
Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika memang pernah berjanji akan mempertemukan masyarakat yang terdampak dengan perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan RS BRI itu.
Namun, Made mengaku memiliki kendala. Made hingga kini mengaku belum menemukan perwamilan yang bertanggung jawab atas pembangunan RS BRI itu.
"He'eh memang ada. Tapi kami masih kesulitan ke pihak RS yang bertanggung jawab itu. Masih belum bisa saya hubungi. Kami masih mencari orang yang bertanggung jawab di situ," jelasnya.
Sembari mencari orang yang bertanggung jawab, Made pun siap membantu SBM untuk memaksa eksekutif menelaah kembali proses munculnya IMB dari RS BRI itu.
"Kemarin itu sudah ditangani oleh komisi C. Sudah dilakukan audiensi. Mungkin ini (yang masih tidak terima) warga yang belum melakukan audiens atau bagaimana. Nanti saya coba hubungi Sekda (Pjs Sekda Kota Malang) untuk turun langsung memberi kejelasan dalam kasus ini," tutup dia.
Kontributor : Bob Bimantara Leander
