alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Aksi Kamisan Desak Pemkot Malang Cabut Izin Proyek Rumah Sakit BRI

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan Kamis, 04 Maret 2021 | 20:30 WIB

Aksi Kamisan Desak Pemkot Malang Cabut Izin Proyek Rumah Sakit BRI
Aksi Kamisan di depan Balai Kota Malang memprotes proyek pembangunan Rumah Sakit BRI, Kamis (4/3/2021). [Suara.com/Bob Bimantara Leander]

Aktivis menilai legalitas proyek pembangunan Rumah Sakit BRI Kota Malang cacat prosedur karena tidak melibatkan warga lingkungan sekitar proyek.

SuaraMalang.id - Sejumlah aktivis tergabung dalam Aksi Kamisan Malang berunjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Kamis (4/3/2021) sore. Mereka mendesak pemerintah mencabut izin proyek pembangunan Rumah Sakit BRI.

Peserta Aksi Kamisan Malang sekaligus Koordinator Solidaritas Bethek Melawan (SBM), Hanif mengatakan, pembangunan RS BRI dinilai bermasalah, terutama ikhwal perizinan.


Terungkap, bahwa proyek pembangunan yang berlangsung hampir setahun tersebut tidak melibatkan masyarakat terdampak sekitar proyek. Meski telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkot Malang.

"Tapi proses munculnya IMB ini seperti sulapan. Tiba-tiba ada IMB. Padahal proses munculnya itu harus melibatkan masyarakat ada beberapa tahap yang tidak dilakukan oleh kontraktor," kata dia.

Baca Juga: Wow, Pemkab Malang Bakal Garap 60 Ribu Hektare Lahan untuk Kebun Sawit


Hanif melanjutkan, kontraktor pembangunan, yakni PT. Bringin Karya Sejahtera dan PT. Wijaya Karya Bangunan, tidak pernah melibatkan warga dengan bukti tidak adanya forum konsultasi publik, mekanisme penyampaian saran pendapat dan tanggapan masyrakat.


"Dan kami mempertanyakan siapa warga Bethek yang mewakili sebagai perwakilan atas terbitnya izin lingkungan sebelum munculnya IMB," tutur dia.

Berdasar fakta tersebut, lanjut dia, proyek pembangunan RS BRI dinilai telah melanggar Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan.

"Dijelaskan secara teknis proses izin lingkungan itu harus ada proses dari masyarakat yang terlibat. Tapi di sini kami tidak mendapat buktinya," sambung dia.


Pembangunan RS BRI, lanjut dia, telah jelas cacat hukum dan tidak transparan.

Baca Juga: Heboh Hoaks Penembakan Gus Idris, Kerabat: Ulama Settingan dan Tak Etis


"Kami ingin Pemkot Malang segera menghentikan pembangunan ini karena sudah cacat sejak terbitanya izin," katanya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait